BicaraIndonesia.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
Survei ini dilakukan di 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta dua badan usaha milik negara (BUMN), menghasilkan skor 71,53 untuk Indeks Integritas Nasional.
Indeks tersebut naik 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, KPK menilai capaian ini masih belum cukup untuk mengangkat kategori integritas nasional dari tingkat rentan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya komitmen dari pimpinan organisasi untuk mendorong perbaikan nyata dan menjadi teladan dalam meningkatkan integritas.
“Jika kita selalu membahas tentang integritas setiap saat, maka saya yakin apa yang kita lakukan sehari-hari akan diisi oleh hal-hal baik dan lingkungan yang berintegritas,” ujar Setyo dalam rilis tertulisnya di Jakarta dikutip pada Selasa, 28 Januari 2025.
Dari SPI 2024, KPK menemukan bahwa penyalahgunaan dalam pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) masih terjadi. Responden melaporkan adanya praktik suap, gratifikasi, hingga penerimaan pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas oleh pegawai dari masyarakat atau pihak swasta dalam setahun terakhir.
Tidak hanya itu, rilis SPI 2024 juga menunjukkan bahwa 90 persen kementerian/lembaga (K/L) dan 97 persen pemerintah daerah (Pemda) masih mengalami kasus suap dan gratifikasi.
Selain itu, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran kantor juga ditemukan di seluruh K/L/Pemda, termasuk praktik gratifikasi dalam promosi atau mutasi jabatan.
Sejumlah instansi mencatatkan hasil terbaik dalam SPI 2024. Berikut beberapa di antaranya:
– Kementerian: Kementerian Luar Negeri (85,73)
– Lembaga Non-Kementerian: Bank Indonesia (86,7)
– Pemerintah Provinsi Tipe Besar: Pemprov Jawa Tengah (79,5)
– Pemerintah Kota Tipe Besar: Kota Yogyakarta (79,4)
– Pemerintah Kabupaten Tipe Besar: Kabupaten Batang (80,5)
Untuk memastikan kualitas metodologi survei, KPK menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai mitra utama.
Selain itu, 40 perguruan tinggi negeri, satu perguruan tinggi keagamaan Islam, dan berbagai lembaga survei turut dilibatkan untuk pelaksanaan computer-assisted personal interviewing (CAPI) serta riset kualitatif.
Sebanyak 843.017 responden berpartisipasi dalam SPI 2024, dengan 601.453 data diolah menjadi indeks. Responden terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pengguna layanan masyarakat, pengusaha, vendor, serta para pakar seperti auditor, jurnalis, dan Ombudsman.
Ketua KPK mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil SPI 2024 sebagai landasan mitigasi risiko korupsi. Ia juga memastikan bahwa proses SPI ini sudah dilakukan secara profesional.
“Kami membuka seluas-luasnya untuk melakukan koordinasi. Kami akan memberikan arah jalan sebaik mungkin, dengan harapan bahwa kondisi yang rentan bisa menjadi waspada, dan yang waspada dapat menjadi terjaga,” pungkas Setyo. (*/Pr/An/A1)
