Bicaraindonesia.id, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon dalam keadaan aman di tengah meningkatnya intensitas konflik di wilayah tersebut.
Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut, Lebanon, terus memantau situasi dan menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi memburuk.
Demikian ditegaskan Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers Kemlu yang disiarkan di kanal YouTube MoFAIndonesia pada Kamis, 16 April 2026.
Ia menegaskan bahwa Kemlu RI terus memonitor perkembangan di lapangan seiring meningkatnya eskalasi konflik.
“Tentunya KBRI kita di Lebanon terus memantau keberadaan WNI kita,” ujar Heni dalam keterangannya dikutip Bicaraindonesia.id pada Minggu (19/4/2026).
Heni menjelaskan, jumlah WNI di Lebanon saat ini tercatat 934 orang. Dari jumlah tersebut, 756 orang merupakan prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Sementara itu, 178 lainnya merupakan warga sipil yang terdiri atas pelajar, pekerja migran Indonesia (PMI), serta WNI yang menikah dengan warga setempat.
“KBRI terus menjalin komunikasi dan memantau keberadaan para WNI yang berada di Lebanon,” kata Heni.
Menurutnya, hingga saat ini seluruh WNI dalam kondisi aman. Meski demikian, Kemlu RI tetap menyiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi kemungkinan terburuk.
“Sampai saat ini dapat dikonfirmasikan bahwa seluruh WNI yang berada di Lebanon dalam keadaan aman, dan tentunya KBRI terus memantau apabila sewaktu-waktu kondisi semakin memburuk, kontinjensi plan tetap disiapkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kemlu RI juga menanggapi laporan awal PBB terkait insiden yang mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL.
Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengatakan Indonesia telah menerima laporan awal hasil investigasi PBB yang dirilis pada 6 April terkait peristiwa yang terjadi pada 29-30 Maret.
“Jadi memang kita menerima informasi awal laporan awal tanggal 6 April lalu mengenai investigasi awal yang dilakukan PBB terhadap peristiwa yang terjadi tanggal 29-30 Maret,” ujarnya.
Ia menegaskan, posisi Indonesia tidak berubah dalam menyikapi insiden tersebut. Pemerintah Indonesia mendorong agar investigasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
“Intinya kita memang meminta, menuntut agar investigasi ini dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh,” kata Vahd.
Selain itu, Indonesia juga menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat serta mendorong langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Dan tentunya memastikan agar semua pihak yang ada, yang terlibat, itu untuk bertanggung jawab dan termasuk juga meminta agar mencegah kejadian serupa tidak terulang di masa yang mendatang,” ujarnya.
Vahd menambahkan, Indonesia tetap berkomitmen dalam mendukung misi perdamaian dunia serta menjaga stabilitas dan keamanan internasional.
“Komitmen kita tetap tidak berubah dalam misi perdamaian dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan,” tandasnya. (*/An/A1)
Tinggalkan Balasan