Bicaraindonesia.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi pengawasan untuk memastikan program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi KPK dengan Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Mengutip laman resmi kpk.go.id, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam setiap proses pengadaan agar program strategis pemerintah berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan kualitas barang dan dampak yang diterima penerima manfaat.

“Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” tegas Setyo seperti dikutip pada Sabtu (9/5/2026).

Melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai program Kemensos sejak April 2026.

Upaya ini dilakukan untuk mendeteksi potensi risiko korupsi sejak awal, termasuk menelusuri dan mengklarifikasi informasi terkait harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi perhatian publik.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan harga yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil.

Ia menegaskan komitmen Kemensos untuk menjaga integritas pelaksanaan program strategis pemerintah dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari KPK.

“Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi,” ujar Saifullah.

Meski demikian, Saifullah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Kemensos.

Karena itu, ia mendorong agar pengadaan yang berjalan mendapat dukungan dan pengawasan dari kementerian/lembaga dengan standar integritas yang kuat. (*/Pr/A1)