Bicaraindonesia.id, Palembang – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu prioritas nasional menjelang musim kemarau 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (6/5/2026).
Dalam apel tersebut, Menko Polkam juga melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Reaktivasi desk koordinasi itu dilakukan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional.
“Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal,” kata Djamari dalam siaran persnya dikutip pada Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan Sumatra Selatan menjadi salah satu wilayah strategis dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla. Kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, serta riwayat kebakaran yang berulang di wilayah tersebut.
Meski demikian, Djamari mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah. Terlebih, BMKG memprediksi awal musim kemarau di Sumatra Selatan terjadi lebih awal pada Mei 2026 dengan kondisi cuaca yang cenderung lebih kering. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026.
Karena itu, Menko Djamari meminta gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda, hingga seluruh pemangku kepentingan di daerah rawan karhutla segera meningkatkan kesiapsiagaan melalui aktivasi posko siaga, patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan.
“Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.
Selain itu, Menko Polkam juga mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, relawan, hingga media massa untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan karhutla dengan melaporkan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan.
Menurutnya, satu titik api yang terlambat ditangani dapat berkembang menjadi kebakaran besar pada musim kemarau kering.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan angka karhutla secara nasional menunjukkan Indonesia terus memperbaiki tata kelola penanganan kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun.
Ia menjelaskan, pada masa El Nino tahun 2015, luas lahan terbakar mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Empat tahun kemudian, pada 2019, angka tersebut turun menjadi 1,6 juta hektare. Pada 2023 kembali turun menjadi 1,1 juta hektare.
Sedangkan pada 2024, luas karhutla yang mencapai sekitar 376 ribu hektare berhasil ditekan menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025.
Menurut Raja Juli, penurunan tersebut terjadi karena koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah semakin baik di bawah arahan Presiden dan Menko Polkam.
Ia menilai apel kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat sinergi serta menghilangkan ego sektoral dalam penanganan karhutla.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi saja, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Raja Juli.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, aliansi masyarakat, hingga relawan.
Ia mengatakan dalam apel tersebut Menko Polkam turut menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat, termasuk drone untuk memperkuat deteksi dan penanganan dini titik api di lapangan.
Menurutnya, penggunaan drone efektif dilakukan saat api masih dalam skala kecil. Namun apabila kondisi cuaca semakin panas dan kebakaran meluas, penanganan tetap membutuhkan dukungan operasi pemadaman dari udara menggunakan water bombing.
“Untuk sementara di Sumatera Selatan, dukungan awal yang kami siapkan adalah dua helikopter water bombing,” pungkasnya. (*/Pr/A1)
Tinggalkan Balasan