Bicaraindonesia.id, Jakarta – Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan M. Qodari. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/4/2026).
Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2026.
Dalam pernyataannya, Dudung menyampaikan terima atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP),” ujar Dudung kepada awak media usai pelantikan.
Ia menegaskan, fokus utama KSP ke depan adalah memastikan program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategis nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” katanya.
Dudung juga menekankan peran KSP sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ia menyatakan akan membuka kanal pelaporan masyarakat selama 24 jam sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi publik secara langsung.
“Sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian lembaga,” tegasnya.
Selain itu, Dudung menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden.
Ia juga menggarisbawahi perlunya pemangkasan birokrasi apabila ditemukan kendala di lapangan.
“Termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah. Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi, nanti kita pangkas birokrasi,” tegasnya.
Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat dan lembaga untuk berkolaborasi dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerja sama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan,” ucapnya.
Dudung menambahkan, pihaknya tidak akan ragu melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap program prioritas yang dinilai tidak berjalan sesuai rencana.
“Apabila ada hal-hal yang program-program prioritas presiden yang tidak berjalan dengan semestinya, nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan baik,” pungkasnya. (*/An/A1)
Tinggalkan Balasan