Bicaraindonesia.id, Surabaya – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (8/9/2022). Aksi yang digelar mulai pukul 12.30 WIB tersebut, untuk menuntut dan menolak terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kami di sini hadir untuk menuntut dan menolak atas kenaikan BBM. Efek kenaikan BBM ini sangat luar biasa berdampak kepada masyarakat,” kata seorang demonstran saat menyampaikan orasinya.
Usai menyampaikan orasi secara bergantian selama hampir 25 menit, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menemui para demonstran. Mereka pun tampak duduk bersila bersama di pintu masuk sisi selatan halaman Balai Kota Surabaya.
Dengan diiringi rintik air hujan, satu per satu perwakilan demonstran menyampaikan aspirasinya kepada pucuk pimpinan pemerintah kota (pemkot) dan DPRD Surabaya.
Suasana pun tampak gayeng dan adem, tatkala Wali Kota Eri Cahyadi juga mengajak para demonstran itu berbarengan membacakan Salawat Thibbil Qulub dan Yalal Wathon.
Di akhir audiensi, perwakilan mahasiswa lantas menyerahkan surat tuntutan untuk ditandatangani bersama dengan wali kota dan Ketua DPRD Surabaya. Surat tuntutan menolak atas kenaikan BBM dari para mahasiswa ini, selanjutnya oleh Pemkot Surabaya diteruskan ke pemerintah pusat.
Ditemui selepas giat demonstrasi, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa salah satu tuntutan yang disampaikan para demonstran adalah soal kenaikan tarif BBM. Pasalnya, kenaikan BBM ini dinilai mereka akan mempengaruhi daya beli dan kehidupan masyarakat.
“Karena itu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan teman-teman tadi itu kami juga merasakan. Karena itulah kami sampaikan keberatan dari teman-teman mahasiswa ini, apa yang dirasakan ini kami sampaikan (ke pemerintah pusat),” kata Eri Cahyadi.
Meski demikian, Wali Kota Eri menyebutkan, jika para demonstran yang merupakan mahasiswa ini juga paham betul bahwa kebijakan tarif BBM, bukanlah kewenangan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat.
Namun pihaknya memastikan, akan selalu terbuka lebar dan siap memfasilitasi setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. “Tadi juga sudah disampaikan teman-teman PMII, bahwa keputusan bukan ada di pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat,” ujarnya.