Bicaraindonesia.id, Jakarta – Sebanyak 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) baru resmi beroperasi di berbagai daerah terpencil di Indonesia.
Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan layanan pos dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjangkau hingga pelosok negeri.
Kehadiran KCP LPU merupakan bagian penting dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran BLT bagi jutaan keluarga penerima manfaat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat meresmikan 92 KCP LPU di KCP PosIND Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Minggu (9/11/2025).
“Penambahan 92 KCP LPU ini juga kita harapkan bisa segera menjalankan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bulan Oktober kemarin, Bapak Presiden telah menugaskan bahwa ada 35 juta keluarga penerima manfaat yang diharapkan per akhir November sudah dapat menerima BLT-nya,” jelas Meutya dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Selasa (11/10/2025).
Dengan tambahan tersebut, jumlah KCP LPU di seluruh Indonesia kini mencapai 2.460 kantor. Tiga provinsi dengan penambahan terbanyak yaitu Nusa Tenggara Timur (14 kantor), Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).
“Harapannya ekonomi di daerah tersebut bisa tumbuh dan akhirnya kantor pos di wilayah itu bisa mandiri, tidak lagi harus dibantu pemerintah,” ujar Meutya.
Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menegaskan bahwa program KCP LPU merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga layanan publik tetap hadir hingga wilayah terpencil.
“Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, mungkin PT Pos Indonesia tidak akan mampu membuka kantor di seluruh pelosok. Karena itu, pemerintah hadir melalui Komdigi agar layanan universal ini tetap berjalan,” ujarnya.
Haris menjelaskan, saat ini PT Pos Indonesia tengah menjalankan inisiatif ‘KCP LPU Merdeka’, agar kantor-kantor tersebut dapat mandiri secara finansial dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jika pendapatan kantor sudah surplus, statusnya akan diubah menjadi kantor pos konvensional. Dengan begitu, alokasi dananya bisa dipakai untuk membuka layanan baru di daerah lain,” pungkasnya.
Peresmian 92 kantor baru ini menjadi langkah strategis Komdigi bersama PT Pos Indonesia untuk memperkuat konektivitas layanan publik, mempercepat distribusi bantuan sosial, serta menghadirkan pelayanan pos yang inklusif, berkeadilan, dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. (*/Pr/A1)
