BicaraIndonesia.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan meminta kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kerjasama dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Demikian disampaikan Menko Polkam Budi Gunawan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis 7 November 2024.
“Pesan saya kepada para kepala daerah, terus jalin dan tingkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di daerah. Kemudian, tingkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkopimda,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.
Selain itu, Menko Polkam juga meminta agar para kepala daerah berhati-hati dalam membuat dan memutuskan kebijakan seperti Peraturan Daerah (Perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak. Misalnya penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Terkait penetapan UMP-UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak pada kebijakan yang populis. UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Menko Polkam juga berpesan kepada para kepala daerah untuk menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan tidak diskriminatif. Serta, melaporkan data yang benar sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.
“Tolong kepala daerah agar lebih cermat, transparan, akuntabel dan efisien dalam menggunakan anggarannya,” tambahnya.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyampaikan mengenai pembentukan tujuh desk untuk mempercepat program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Di antaranya yaitu Desk Pilkada dengan leading sector Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Desk Pencegahan dan Penyelundupan dengan leading sector Kemenko Polkam, Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri.
Kemudian, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tipikor dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sector Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta dan masyarakat, adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,” pungkas Budi Gunawan. (Pr/Eki/A1)
