Bicaraindonesia.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk meneguhkan posisi Provinsi Jateng, sebagai lumbung pangan nasional sekaligus penopang utama industri nasional pada tahun 2026 mendatang.
Komitmen ini disampaikan Gubernur Luthfi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Rapat Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Grhadika Bhakti Praja, Selasa (26/5/2025).
Kegiatan Musrenbang RKPD tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta bupati dan wali kota dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
“Hari ini kita lakukan brain storming dan kita finalkan, bahwa Jawa Tengah untuk tahun 2026 adalah swasembada pangan dalam rangka menopang industri nasional. Ini selaras dengan RPJMN, bahwa kedaulatan pangan di wilayah kita akan kita perkuat,” ujar Gubernur Luthfi dalam keterangannya dikutip pada Selasa (26/5/2025).
Gubernur Luthfi menegaskan bahwa untuk mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan, Pemprov telah menetapkan target produksi pangan secara terukur. Pada 2026, target produksi padi mencapai 9.380.811 ton, jagung 3.446.000 ton, dan kedelai sebesar 78.704 ton.
Sementara itu, untuk sektor peternakan, Pemprov Jawa Tengah menargetkan produksi daging sebanyak 976.686.848 kilogram, produksi susu sebesar 76.017.815 liter, dan produksi telur sebanyak 938.181.867 kilogram.
Di sektor perikanan budidaya, target produksi yang dipatok mencapai 618.135 ton pada 2026, sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional dan peningkatan ekonomi nelayan lokal.
Untuk mencapai target tersebut, Gubernur Luthfi menyebutkan terdapat 16 langkah strategis yang telah disiapkan. Beberapa di antaranya adalah penyediaan pupuk yang mudah diakses petani, subsidi solar untuk nelayan, serta penyediaan fasilitas daycare bagi buruh di kawasan industri.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari. Program ini juga disertai peningkatan pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha), standarisasi pemotongan hewan, serta perlindungan petani melalui program asuransi gagal panen dan nelayan lewat Jamkrida.
“Jadi BUMD kita adalah tulang punggung sebagai penjuru, apabila petani nelayan kita bermasalah pada saat hasil panen,” ungkapnya.
Di sektor pertanian, Pemprov telah merancang berbagai intervensi untuk peningkatan produksi. Termasuk di antaranya stimulan benih padi untuk 100.101 hektare, benih jagung seluas 3.000 hektare, dan benih kedelai untuk 1.000 hektare.
Intervensi jaringan irigasi juga menjadi fokus utama. Sebanyak 609 paket rehabilitasi jaringan irigasi tersier telah dirancang, serta pembangunan 55 unit irigasi alternatif seperti sumur dangkal, irpom, irpop, dan sistem sprinkle.
Untuk mendukung produksi dan ketahanan pangan, berbagai program tambahan seperti pembangunan embung, pengamanan produksi dari hama, serta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) turut dimasukkan dalam agenda prioritas.
Sektor peternakan juga mendapat perhatian melalui penyediaan benih dan bibit, termasuk produksi 490.000 dosis semen beku di 35 kabupaten/kota, serta penambahan 3.000 indukan sapi perah guna menunjang ketersediaan susu nasional.
Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis melalui vaksinasi untuk 500.000 ekor hewan, pengobatan bagi 10.000 ekor, serta surveilans terhadap 2.000 ekor. Program ini juga mencakup Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, penyediaan hijauan pakan ternak, dan penguatan pasar hasil pertanian.
Sementara itu, intervensi pada sektor perikanan mencakup pengembangan tambak salin, produksi pakan mandiri, penyediaan 6 juta benih ikan nila, peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan Pantai Tasikagung hingga Asuransi Nelayan. (*/Hum/C1)
