Bicaraindonesia.id, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat, dari total 768.381 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya gagal menerima Bantuan Sosial (Bansos) akibat kendala rekening, sebanyak 405.232 KPM kini telah berhasil menerima haknya.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
“Minggu lalu kami sampaikan gagal salur dan proses Burekol, hasilnya hingga hari ini dari 768.381 yang gagal salur, sebanyak 405.232 KPM berhasil diproses salur. Sedangkan 363.149 KPM yang semua penyalurannya melalui Himbara, masih akan terus diperbaiki,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, kegagalan penyaluran bansos terjadi karena berbagai kendala administratif, seperti perubahan nama hingga ketidaksesuaian data yang membutuhkan koordinasi lintas pihak.
“Alhamdulillah ini terus diperbaiki, dan hasilnya ada tambahan berhasil salur dari yang sebelumnya gagal salur,” terangnya.
Terkait penyaluran bansos tambahan atau penebalan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025 bagi 18,3 juta KPM, Gus Ipul menyebut hal itu diproses bersamaan dengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako, sehingga progresnya berjalan sejajar.
“Jadi kalau sekarang ini kita sudah lebih dari 14 juta (KPM) salur regular untuk BPNT atau sembako sebesar Rp600 ribu, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, Juni dan Juli, maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima Rp1 juta,” jelasnya.
Hingga saat ini, bansos telah tersalurkan kepada 8.042.979 KPM Program Keluarga Harapan (PKH), atau sekitar 80,43 persen dari total sasaran, serta 15.159.958 KPM penerima sembako atau BPNT, setara 82,95 persen.
Namun demikian, masih terdapat 1.945.399 KPM PKH (19,4 persen) dan 2.723.515 KPM Sembako (14,9 persen) yang tengah dalam proses pembukaan rekening. Sementara itu, 11.622 KPM PKH (0,12 persen) dan 393.610 KPM Sembako (2,2 persen) masih menjalani proses perbaikan data.
Permasalahan yang menyebabkan kegagalan penyaluran antara lain rekening pasif, rekening tidak ditemukan, perbedaan nama pada rekening, kartu tidak aktif, nomor kartu salah, hingga kartu yang belum terbit.
Kemensos bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Mandiri, dan BSI, terus melakukan perbaikan data. Bank-bank tersebut telah mengonfirmasi sejumlah kartu aktif milik KPM, dan tengah memproses identifikasi rekening yang belum ditemukan maupun pembaruan nama agar sesuai dengan data rekening.
Dalam rangka percepatan penyaluran bansos, setiap umpan balik dari Himbara langsung ditindaklanjuti Kemensos dengan perbaikan data atau distribusi bantuan.
“Memang dari informasi yang kami peroleh, Himbara itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses buka rekening kolektif (Burekol),” ujar Gus Ipul.
Ia juga mengimbau partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemutakhiran data serta pengawasan penyaluran bansos.
“Dapat dipantau dari aplikasi Cek Bansos selama bulan Mei sampai hari ini, ada sebanyak 389.318 masyarakat yang mengajukan Usul dan ada sebanyak 5.453 masyarakat yang mengajukan Sanggah, sekali lagi terima kasih kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi,” katanya.
Data usulan dan sanggahan dari masyarakat akan digabungkan dengan input dari operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial maupun tingkat desa/kelurahan, kemudian diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.
“Kami ingin membuka banyak saluran, maka kita tambahin jalur pengaduan, selain melalui aplikasi Cek Bansos, bisa juga lewat telepon command center 171, jadi telepon command center 171 mungkin bisa lebih mudah dimanfaatkan bagi masyarakat yang mungkin agak kesulitan menggunakan aplikasi Cek Bansos,” ujarnya.
Command center 171 akan melayani pengaduan selama 24 jam. Selain itu, masyarakat juga dapat memperbarui data secara langsung melalui Dinas Sosial setempat. Fitur pemutakhiran data tersebut akan dibuka mulai 1 Juli 2025. (*/Hum/A1)
