BicaraIndonesia.id, Surabaya – Pemerintah terus memantapkan komitmen dalam menyusun arah pembangunan nasional yang berbasis kependudukan.
Salah satu langkah strategis diwujudkan dengan kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional III yang diselenggarakan di Gedung Bappeda Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, di antaranya Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Joko Irianto serta Inspektur Utama BKKBN Ucok Abdulrauf Damenta,
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Bali, NTB, NTT, serta Kepala Bappeda kabupaten/kota dari empat provinsi tersebut.
Internalisasi peta jalan ini merupakan langkah penting untuk memastikan persoalan kependudukan menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai upaya konkret dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah penduduk harus diikuti dengan penghitungan kebutuhan layanan dasar secara cermat dan akurat.
“Setiap penambahan satu penduduk memiliki korelasi langsung terhadap kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas umum. Tanpa penghitungan yang matang, akan muncul persoalan serius seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketidakstabilan sosial-ekonomi dan politik,” ungkap Prof. Budi.
Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu efek domino yang merugikan, termasuk meningkatnya angka kriminalitas, premanisme, dan ketimpangan sosial. Untuk itu, pembangunan berbasis data kependudukan dinilai bisa menjadi kunci utama.
Sebagai contoh, apabila terjadi pertambahan penduduk sebanyak 30 ribu orang per tahun di suatu daerah, maka perangkat daerah, khususnya dinas ketenagakerjaan, juga harus menyediakan minimal 30 ribu lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya.
“Jika kepala dinas ketenagakerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka kepala daerah harus mengevaluasi dan menempatkan pejabat yang lebih kompeten,” tegas Prof. Budi.
Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju. Salah satu indikator penting yang ditargetkan adalah penurunan tingkat pengangguran hingga di bawah 5 persen.
“Negara maju bukan hanya dinilai dari besarnya PDB, tetapi dari kemampuannya mengelola pertumbuhan penduduk secara terintegrasi di berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, hingga kesehatan,” imbuhnya.
Selain aspek ekonomi, Prof. Budi juga menyoroti pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi utama ketahanan sosial nasional. Karena itu, BKKBN meluncurkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) untuk mengatasi maraknya fenomena keluarga tanpa kehadiran figur ayah (fatherless family).
“Saat ini, terdapat sekitar 30 persen keluarga di Indonesia yang fungsi ayahnya tidak berjalan maksimal. Padahal, keluarga yang kuat akan melahirkan negara yang kuat. GATI hadir untuk mengembalikan peran ayah sebagai pengayom dan pembimbing dalam keluarga,” jelas Prof. Budi.
Prof. Budi juga menekankan pentingnya penerapan indikator kinerja (KPI) berbasis kependudukan bagi seluruh kepala daerah dan perangkat daerah terkait.
“Kepala daerah yang tidak mampu mengelola pertumbuhan penduduk di wilayahnya, harus siap dievaluasi secara objektif. Jika perangkat daerah tidak dapat memenuhi target kinerja, maka harus digantikan dengan yang lebih mampu,” pungkasnya. ***
Laporan: T1
Editorial: A1
