Bicaraindonesia.id – Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius terhadap upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, Kementerian Kominfo memberikan dukungan upaya itu melalui program-program strategis komunikasi publik, penyediaan pusat data dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk akses internet.
Menteri Johnny menyatakan, penanganan stunting perlu dimulai dengan melakukan sosialisasi dengan skala nasional. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo telah menyiapkan dukungan komunikasi publik.
“Pak Usman (Dirjen IKP Kominfo) sudah siapkan program, saya bahkan langsung minta mulai di TV biar langsung dilaporkan pada rakyat. Sudah jalan talkshow semuanya, nanti Pak Dirjen sudah tahu siapa-siapa personelnya supaya langsung ke masyarakat,” kata Menteri Johnny dalam siaran persnya di Jakarta Pusat, Kamis (13/01/2022).
Menurut Menkominfo, komunikasi publik dilaksanakan sebagai bentuk kampanye pemerintah dengan berbagai macam strategi. Sedangkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), juga perlu mengampanyekan secara efektif dengan menyasar masyarakat luas.
“Strategi komunikasinya macam-macam kita bikin nanti, ada banyak. Kita sudah siapkan bahan komunikasi publik ini,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan, berdasarkan dokumen dari BKKBN berkaitan dengan percepatan penuruan stunting di Indonesia masih terdapat beberapa provinsi dengan angka stunting rata-rata di atas 30 persen. Padahal, Pemerintah menetapkan target setiap tahunnya harus mencapai 10 persen.
Oleh karena itu, Menkominfo mendorong upaya komunikasi juga dilakukan serius seiring dengan penanganan stunting.
“Mau tanganin ini dua tahun juga bisa turun jadi 10 persen kalau serius. Jangankan minta 14 persen, jauh dibawahnya bisa. Ini program sektor yang perlu dikomunikasikan. Saya mau memberikan komunikasi nyambung antara yang kita komunikasikan dengan program yang kita lakukan,” imbuhnya.
Infrastruktur TIK
Menkominfo menyatakan pihaknya juga akan membantu menyediakan aplikasi dan pusat data melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Namun, Menteri Johnny menekankan agar kebutuhan kapasitas data sudah harus siap.
“Terkait dengan aplikasi dari Kominfo sederhana saja, saya sudah cek kita bisa bantu untuk pemerintahan berbasis elektronik. Kalau perlu pusat data pun saya siapkan. Dan saya harus pastikan dan tahu dulu berapa kapasitas processor, berapa kapasitas memorinya, berapa kapasitas virtual CPU. Itu saya harus tahu klafikasinya, selebihnya nanti kita bantu,” ujarnya.
Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo siap berkolaborasi dengan BKKBN dengan memperhatikan korelasi program pemerintah pusat yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Indonesia.
“Saya dukung (penyediaan aplikasi dan pusat data). Tadi saya sudah tanya Pak Semmy (Dirjen Aptika Kominfo) itu siapkan, jadi silahkan Pak Hasto (Kepala BKKBN) presentasikan,” jelasnya.
Menkominfo juga menekankan aspek ketahanan dan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, data pribadi yang berkaitan dengan stunting perlu dilindungi dengan baik.
“Jadi pusat datanya harus bagus. Jangan sampai taru di tempat yang tidak dikawal enkripsinya dengan baik jangan sampai teknologi pusat datanya lemah,” imbuhnya.
Selain itu, Kementerian Kominfo menyiapkan dukungan infrastruktur TIK di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terpencil) maupun di wilayah non-3T. Menurut Menteri Johnny, guna mendukung pelaksanaan program stunting di tingkat kecamatan oleh BKKBN, pihaknya akan memastikan ketersediaan jaringan internet.
“Kalau di tingkat kecamatan itu harusnya sudah tidak ada yang blankspot. Kalau di wilayah 3T nanti saya akan lihat desanya itu sudah dalam programnya Kominfo. Sedangkan kalau yang akses internet itu saya langsung hubungkan ke satelit,” tandasnya. (SP/C1)
