Bicaraindonesia.id, Surabaya – Nilai tukar rupiah bergerak dalam kondisi tidak stabil hingga menembus angka Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (18/5/2026). Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha, khususnya importir, hingga masyarakat luas.
Menanggapi hal itu, pakar ekonomi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, memaparkan sejumlah upaya mitigasi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.
Ia menjelaskan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah dapat menjadi early warning indicator bagi kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, pelemahan rupiah akan berdampak besar apabila ketergantungan terhadap barang impor masih tinggi.
“Jika rupiah terus terdepresiasi sedangkan kebutuhan konsumsi masih didominasi produk impor, maka kondisi ini dapat merugikan perekonomian dalam jangka panjang,” ujar Ubaid dalam siaran tertulisnya dikutip pada Selasa (19/5/2026).
Ubaid mengungkapkan, pelemahan rupiah dipengaruhi berbagai faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, kondisi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah dan potensi penutupan Selat Hormuz menyebabkan kenaikan harga minyak dan energi dunia.
Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya harga berbagai komoditas utama yang bergantung pada perdagangan global, termasuk energi dan bahan baku industri.
Sementara itu, faktor internal berasal dari sentimen investor terhadap kebijakan pemerintah di bidang industri dan investasi. Menurutnya, ketidakpastian kebijakan dapat memicu capital outflow atau keluarnya modal asing dari Indonesia.
“Ketika investor menarik investasinya dalam bentuk dolar AS, maka permintaan dolar meningkat dan nilai rupiah semakin tertekan,” jelas Dosen Departemen Studi Pembangunan ITS tersebut.
Meski demikian, Ubaid menilai kondisi ekonomi Indonesia pada level grassroot masih relatif kuat karena ditopang sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyebut kekuatan konsumsi domestik dan aktivitas UMKM dapat menjadi penyangga perekonomian di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, ia menekankan perlunya program peningkatan kapasitas UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional.
“UMKM perlu naik kelas, memiliki pasar ekspor, dan mampu bersaing secara global,” tegasnya.
Selain itu, Ubaid juga menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia menyampaikan, Indonesia masih banyak mengekspor bahan mentah dan kembali mengimpor produk olahannya dengan harga lebih mahal.
“Fokus pengembangan komoditas menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dapat meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia,” tambahnya.
Dalam sektor industri, Ubaid mengungkapkan depresiasi rupiah diperkirakan akan meningkatkan biaya impor berbagai komoditas, khususnya barang yang memiliki ketergantungan impor tinggi.
Kondisi tersebut dinilainya berpotensi memicu kenaikan harga akibat impor yang pada akhirnya berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Kenaikan harga bahan baku energi hingga kebutuhan pokok lainnya dapat menurunkan daya beli masyarakat,” bebernya.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Masyarakat diminta menghindari pola belanja berlebihan serta mengurangi pengeluaran yang didasarkan pada keinginan semata.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari pinjaman dengan bunga tinggi karena fluktuasi ekonomi dapat memengaruhi tingkat suku bunga. (*/Hum/B1)
Tinggalkan Balasan