BicaraIndonesia.id, Jakarta – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, pemerintah tengah memprioritaskan keselamatan transportasi serta meningkatkan kewaspadaan di daerah-daerah rawan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih proaktif dalam mendata dan menginventarisasi kegiatan masyarakat selama periode Nataru.
Mendagri menekankan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan perlu diatur dengan baik dan terkoordinasi. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko serta memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Kita meminta dari daerah-daerah untuk persiapan masing-masing,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Persiapan Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Jakarta, Jumat 22 November 2024.
Salah satu moda transportasi yang menjadi perhatian Mendagri adalah transportasi laut. Ia mengingatkan pentingnya kewajiban pengelola kapal untuk menyediakan pelampung keselamatan (life vest) untuk mengurangi risiko korban jiwa akibat kecelakaan laut.
Selain itu, Pemerintah juga berencana untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait kewajiban ini.
“Kami juga akan memberikan Surat Edaran, Bapak Menteri Perhubungan dan jajaran polisi dan TNI yang ada unsur laut dan perairannya untuk mengingatkan para syahbandar untuk wajib pengelola kapal, transportasi kapal, termasuk kapal rakyat, itu menyiapkan life vest, pelampung. Rata-rata yang selamat adalah menggunakan pelampung,” ungkapnya.
Mendagri juga menyoroti kebijakan maskapai penerbangan yang menaikkan harga tiket hingga batas tertinggi saat puncak musim liburan. Hal ini, menurutnya, berpotensi memicu keluhan publik dan inflasi.
Karena itu, pihaknya meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan agar harga tiket tetap terkendali.
“Terutama rute-rute ke daerah-daerah tempat liburan dan masyarakat yang akan pulang kampung untuk ber-Natal di daerah yang mayoritas umat Kristiani,” katanya.
Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengelolaan kerumunan di berbagai tempat yang dipadati oleh kegiatan masyarakat. Daerah wisata seperti Bali dan pantai-pantai yang memiliki risiko tinggi perlu mendapat perhatian khusus.
Koordinasi antara pihak kepolisian dan Pemda sangat penting untuk menghindari terjadinya tragedi serupa dengan penumpukan massa di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2022.
“Terutama yang (kegiatan) massal. Massal ini harus diidentifikasi betul oleh semua daerah, dan kemudian betul-betul diatur flow-nya. Ini kita tahu nanti di Ancol itu biasanya 300 ribuan, tapi sudah terbiasa. Template-nya di kepolisian sudah paham. Tapi beberapa daerah, mungkin akan terjadi penumpukan-penumpukan,” sebutnya.
Untuk mengantisipasi potensi kerawanan, Mendagri mendorong kepala daerah menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mengidentifikasi dan memitigasi masalah khas yang terjadi di masing-masing wilayah.
Selain itu, persiapan bahan pangan selama Nataru juga dipastikan terkendali untuk menghindari kelangkaan atau kenaikan harga yang signifikan.
Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat memastikan keselamatan, kelancaran transportasi, dan kenyamanan masyarakat selama Nataru.
“Mereka melaksanakan rapat mengidentifikasi kerawanan khas daerah masing-masing dan setelah itu nanti kita akan monitor mana daerah yang melaksanakan mana yang tidak,” pungkasnya. (Pr/Eki/A1)
