BicaraIndonesia.id, Jakarta – Keamanan siber telah menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi digital nasional. Melihat meningkatnya serangan siber yang mengancam data nasional dan pribadi masyarakat, Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap isu ini.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan perlunya langkah-langkah inovatif dan komprehensif untuk menangani ancaman digital tersebut, melalui kolaborasi antara Polri dan lembaga terkait lainnya.
“Upayakan langkah- langkah inovatif dan komprehensif yang dapat menjadi vaksin bagi semua serangan siber. Hilangkan sekat-sekat birokrasi yang kaku, karena kita semua bekerja dalam kerangka NKRI,” kata Wapres saat menghadiri secara virtual Seminar Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) POLRI Pendidikan Reguler (DIKREG) Ke-33 Tahun 2024, Kamis 8 Agustus 2024.
Wapres juga menekankan pentingnya respons cepat dalam menangani aduan masyarakat terkait keamanan siber. Menurutnya, kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang siber harus ditingkatkan agar lebih responsif terhadap laporan masyarakat.
“Tingkatkan kemampuan SDM aparatur di bidang siber agar lebih responsif dan tanggap atas laporan masyarakat. Latih personil Polri dari tingkat Mabes sampai ke tingkat Polsek dengan melibatkan unsur-unsur terkait,” jelas Wapres.
Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Polri diharapkan mampu menerima dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat. Hal ini, menurut Wapres, penting untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polri.
“Dengarkan saran kritik masyarakat dan tindak lanjuti secara nyata sesuai dengan prosedur yang ada. Aspirasi masyarakat merupakan dorongan untuk memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban yang lebih baik lagi di masa mendatang,” tuturnya.
Mengakhiri pidatonya, Wapres berharap seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam penanganan kejahatan siber, mulai dari fase preemtif, preventif, hingga penindakan.
“Semoga seminar ini menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam penanganan kejahatan siber, mulai dari fase preemtif, preventif, hingga penindakan,” tutup Wapres.
Sementara itu, Kepala Sespim Lemdiklat Polri Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk menghadapi tantangan era digital. Ia juga menyoroti kerawanan siber yang masih dihadapi bangsa Indonesia akibat penggunaan aplikasi dari luar.
“Pada era digital saat ini permasalahan akan semakin berkembang, oleh karena itu harus ada ketentuan dalam dunia virtual. Kita semua paham, kita masih menggunakan sistem aplikasi yang belum berdaulat dan penuh kerawanan. Oleh karena itu, sinergitas para pemangku kepentingan sangat penting,” jelasnya.
Chryshnanda menuturkan bahwa SDM adalah aset utama bangsa yang pada era digital saat ini diharapkan piawai dalam Network IoT (Internet of Things). Melalui kegiatan ini, peserta rapat diharapkan mampu memahami dan membangun sistem mutakhir yang dapat diandalkan dalam pelayanan masyarakat berbasis data.
“Seminar ini memotivasi kita berpikir proaktif, problem solving dan visioner, bagaimana menyiapkan polisi yang menghasilkan algoritma berupa infografis, info statistik dan info virtual yang bisa berperan sebagai prediksi, antisipasi, dan solusi. Ini akan dikembangkan dalam index keamanan dan keselamatan. Algoritma ini bisa diakses real time, on time, dan anytime,” tandasnya. ***
Editorial: C1
Source: BPMI Setwapres
