Bicaraindonesia.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menerapkan program ‘Pahlawan Ekonomi’ untuk pemberdayaan penerima manfaat di Kementerian Sosial. Hal ini disampaikannya dalam rapat kabinet bersama Presiden beberapa waktu lalu.
“Di Kemensos ini kan ada Program Keluarga Harapan (PKH) dimana ada aspek pemberdayaan di situ. Nah saya waktu Wali Kota Surabaya kan mengembangkan Pahlawan Ekonomi. Jadi ini saya coba untuk dipadukan,” kata Mensos Risma dalam acara bincang-bincang bersama salah satu stasiun radio swasta di Surabaya, Sabtu (17/04/2021).
Rencana Mensos ini sudah disampaikannya dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Paparan saya mendapat tanggapan dari Bapak Kepala Bappenas. Pak Kepala Bappenas menyampaikan: ‘Bu pola ibu di Surabaya untuk pemberdayaan ekonomi kami adopsi ya’,” katanya.
Dengan memadukan dua program ini, Mensos ingin melakukan akselerasi. Menurut dia, dengan program bantuan tunai dengan indeks sebesar Rp300 ribu/bulan, dibutuhkan intervensi tambahan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mandiri secara ekonomi.
Program Pahlawan Ekonomi berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera di Surabaya. Program ini digagas Risma saat menyadari kemiskinan di Surabaya diketahui hampir seluruhnya dengan suaminya bekerja. Pahlawan Ekonomi membidik perempuan (istri) sebagai potensi menggerakkan mesin kedua perekonomian.
“Di Jakarta saya menemui beberapa pemulung. Saya tanya mereka pendapatannya sekitar Rp30 ribu sudah berdua dengan suami-istri. Kalau sebulan mereka dapat Rp900 ribu, ini tentu tidak mungkin mereka bisa mengakses perumahan. Maka yang yang kita lihat mereka kan tidur di gerobak,” katanya.
Di lain pihak, PKH sebagai program Prioritas Nasional dalam percepatan penangan kemiskinan mengadopsi berorientasi pada kemandirian KPM. Kemensos mengembangkan program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang menyasar KPM PKH graduasi dengan rintisan usaha.
ProKUs adalah program lanjutan dari Program Keluarga Harapan (PKH), untuk melatih secara mandiri para KPM dengan potensi usaha yang dimiliki, agar usaha mereka lebih berkembang lagi.
Prokus tidak hanya memberikan dana, namun juga bimbingan para mentor, sesuai jenis usaha KPM. Sejauh ini, ProKUS sudah banyak memberikan manfaat kepada penerima bantuan.
Penerima Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Alif Riyawan menyatakan manfaat ProKUS. Melalui rintisan usaha teh tarik, Alif kini makin optimistis menatap masa depan.
“Sebelumnya, ekonomi keluarga saya sedang down. Di 2020, ada ProKUS dari Kementerian Sosial dengan bantuan sebesar Rp 3,5 juta. Dari sana, saya kembangkan usaha saya dari sisi produksi,” katanya, di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Pemerintah menetapkan dua program Prioritas Nasional dalam penanganan kemiskinan di Kemensos, yakni PKH dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). PKH dialokasikan anggaran sebesar Rp28,7 triliun dengan target 10 juta KPM, dengan indeks tergantung pada komponen dalam keluarga.
Kemudian Program Sembako/BPNT dialokasikan anggaran Rp45,12 triliun dengan target 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan, selama 6 bulan (Januari – Desember) dengan indeks Rp200.000/bulan/KPM.
Hari ini Mensos melakukan serangkaian kunjungan di Surabaya. Selain hadir sebagai narasumber Program Kelana Kota di Suara Surabaya FM, Mensos juga dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Universitas Airlangga, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Kemensos | A1
