Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat sistem Satu Data untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat. Pengelolaan data yang baik menjadi kunci utama dalam proses pengambilan keputusan yang efektif dan tepat sasaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat, menegaskan pentingnya sistem data yang akurat dalam penyusunan kebijakan.
Hal tersebut ia sampaikan usai paparan inovasi pejabat struktural di ruang sidang Wali Kota Surabaya pada Sabtu (8/3/2025).
“Kenapa Pak Wali Kota Eri Cahyadi selalu menekankan pentingnya data? Karena data ini kan alat atau instrumen untuk membuat keputusan. Kalau datanya salah, tentu keputusan yang diambil akan salah,” ujar Irvan.
Irvan mengungkapkan bahwa Bappedalitbang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya saat ini tengah fokus mewujudkan Data Center.
Sistem ini akan menjadi pusat integrasi data dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, hingga utilitas dasar kota.
“Sehingga ketika kita merumuskan prioritas pembangunan, termasuk target-target pembangunan itu berdasarkan data,” paparnya.
Sebagai contoh, Irvan menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya mengalami peningkatan dalam kisaran 0,71-1 poin. Meski demikian, intervensi di sektor pendidikan telah dioptimalkan.
“Ini tentu ada masalah dalam himpunan data yang mungkin belum pas. Bisa jadi ada warga yang sudah lulusan S2 tapi tidak mengupdate pendidikannya, sementara dalam sistem masih tercatat sebagai lulusan SMA. Hal seperti ini yang harus kita proaktif perbaiki,” jelasnya.
Irvan menekankan bahwa pendataan warga, baik yang ber-KTP Surabaya maupun non-KTP yang menetap di kota ini, harus dilakukan dengan tingkat akurasi tinggi. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, hingga rekam medis masing-masing warga.
“Misal ketika ada warga di kawasan dengan potensi tinggi kasus TBC, pneumonia, atau penyakit lainnya, kita bisa memetakan dan memberikan treatment yang tepat. Dengan begitu, intervensi di sektor kesehatan maupun pendidikan bisa benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Surabaya telah melakukan upaya pengumpulan data sejak dua tahun terakhir, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan. Langkah ini berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kota Pahlawan.
“Kenapa stunting kita terendah dan kemiskinan bisa turun drastis? Itu karena berbasis data. Tapi, data ini perlu terus disempurnakan. Karena itu, kami menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan data, termasuk mencatat warga non-KTP Surabaya yang sudah lama tinggal di kota ini,” jelas Irvan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Surabaya akan menyelesaikan permasalahan warga non-KTP Surabaya melalui pendekatan berbasis komunitas dalam program Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Program ini menjadi perhatian utama Bappedalitbang setelah penguatan sistem Satu Data.
“Jadi penyelesaian problem kota berbasis pada masyarakat. Setelah Satu Data, concern berikutnya adalah Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Jadi penyelesaian problem kota ini berbasis masyarakat,” tambahnya.
Sebagai informasi, IPM Kota Surabaya pada 2024 mencapai 84,69, lebih tinggi dibandingkan IPM nasional (75,02) dan Provinsi Jawa Timur (75,35). Bappedalitbang Surabaya menargetkan peningkatan IPM Kota Pahlawan ke angka 86,00 pada tahun 2025, menempatkannya dalam 10 besar nasional. (*/Pr/C1)
