BicaraIndonesia.id, Jakarta – Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra resmi dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim pertimbangan DPR RI terkait pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Uji ini menjadi bagian dari proses penunjukan pengganti Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.
Mengutip laman resmi dpr.go.id, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan pesan penting dari dewan kepada Herindra yang dipersiapkan untuk memimpin BIN.
“Salah satu hal yang diminta DPR kepada calon Kepala BIN adalah agar tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana tetap menjaga NKRI ini bisa berjalan sebagaimana suatu negara yang utuh,” ujar Puan usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN, Rabu, 16 Oktober 2024.
Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra berlangsung di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/10/2024). Puan Maharani memimpin langsung uji kelayakan tersebut.
Selain pesan terkait stabilitas nasional, DPR juga menitipkan beberapa harapan kepada Herindra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).
Puan menegaskan bahwa DPR mengharapkan Herindra dapat memimpin BIN secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
“Menjaga konsistensi sesuai tupoksinya, BIN bisa bekerja netral, tentu saja bekerja bukan untuk ke dalam saja tapi juga menjaga tupoksinya untuk keluar, maksudnya ke luar negeri,” tambah Puan.
Sebagai lembaga negara, BIN memiliki peran penting dalam menyelenggarakan fungsi intelijen, baik di dalam maupun luar negeri. BIN bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas-tugas strategis tersebut.
Proses uji kelayakan terhadap Herindra sebagai calon Kepala BIN dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat resmi kepada DPR terkait pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN.
Biasanya, uji kelayakan calon Kepala BIN dilakukan oleh Komisi I DPR, yang membidangi urusan pertahanan, intelijen, dan luar negeri.
Namun, karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk secara resmi, maka fit and proper test kali ini dilaksanakan oleh tim pertimbangan yang dibentuk DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10). Tim tersebut terdiri atas pimpinan DPR dan perwakilan dari delapan fraksi.
Uji kelayakan yang berlangsung selama satu jam digelar secara tertutup. Setelah sesi tersebut, tim pertimbangan DPR menyepakati bahwa Herindra memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Kepala BIN.
Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra, yang juga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), dinyatakan lolos dalam uji kelayakan tersebut.
Puan Maharani juga mengonfirmasi bahwa Herindra akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI. Pelantikan Prabowo sebagai presiden dijadwalkan pada 20 Oktober 2024.
“Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh calon presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” jelas Puan.
Puan juga menyatakan bahwa hasil uji kelayakan Herindra akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (17/10) untuk disahkan sebagai keputusan DPR secara resmi. Setelah itu, keputusan DPR tersebut akan dikirimkan kepada Pemerintah.
“InsyaAllah Paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon Kepala BIN yang akan datang ini akan kita lakukan besok, hari Kamis,” ungkap Puan.
Terkait apakah Herindra akan dilantik bersamaan dengan menteri-menteri kabinet Prabowo, Puan menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah. DPR hanya bertugas memberikan pertimbangan.
Menteri-menteri dalam kabinet Prabowo dijadwalkan akan dilantik pada Senin (21/10), sehari setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden RI.
“Setelah ini pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada Pemerintah bahwa nanti pelantikan kapan, kami akan serahkan kepada Pemerintah,” ujar Puan.
Sementara itu, usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Muhammad Herindra memberikan pernyataan singkat.
Ia menegaskan siap bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya di BIN.
“Kita harus berkolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia,” kata Herindra. (*/DPR/A1)
