BicaraIndonesia.id, New York – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mencatat, setidaknya 1,4 juta anak perempuan Afghanistan dilarang mengakses pendidikan menengah pada tahun 2024. Kondisi tersebut, tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak.
Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi pada pertemuan High-Level Side Event “Inclusion of Women in the future of Afghanistan”. Pertemuan itu diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Senin, 23 September 2024.
Dalam pertemuan itu, Indonesia menjadi tuan rumah bersama dengan Irlandia, Qatar, dan Swiss serta Women Forum on Afghanistan.
Melansir laman resmi kemlu.go.id, Menlu Retno mendorong pelibatan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta proses perdamaian di Afghanistan.
“Saya seorang wanita, seorang ibu, seorang nenek, dan seorang Muslim. Namun, saya memiliki kebebasan, akses terhadap hampir semua hal. Bagaimana dengan perempuan Afghanistan? Apakah mereka memiliki hak yang sama dengan saudara laki-laki mereka?” tanya Menlu Retno kepada para peserta, ketika membuka pertemuan.
Menlu Retno juga memaparkan bahwa selama tahun 2024, Indonesia bekerja sama dengan LSM lokal di Afghanistan melaksanakan proyek psikososial yang melibatkan 400 perempuan Afghanistan.
Ia menyatakan bahwa Indonesia juga siap untuk memberikan dukungan untuk pengembangan model bisnis microfinance syariah. Hal ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja bagi para perempuan Afghanistan.
“Kita perlu menggunakan segala cara untuk menyuarakan aspirasi perempuan Afghanistan,” jelas Menlu Retno.
Pertemuan High-Level Side Event ini dibuka oleh Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres PBB, Presiden Swiss, dan Menlu RI.
Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Luar Negeri Irlandia dan Qatar, Fawzia Koofi dan Habiba Sarabi yang merupakan aktivis perempuan Afghanistan, serta Rosemary DiCarlo, Under-Secretary-General PBB untuk isu Politik dan Bina Damai.
Dalam sambutannya, Sekjen PBB, Antonio Guterres menyampaikan bahwa perempuan Afghanistan mengalami tingkat kekerasan berbasis gender dan angka kematian ibu yang tinggi.
Dalam diskusi juga mencatat pentingnya peran akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan, serta kesempatan untuk dapat bekerja, termasuk pada posisi kepemimpinan.
“Para perempuan Afghanistan menyampaikan kepada PBB bahwa mereka merasa tidak aman, terisolasi, dan tidak berdaya karena mereka kehilangan kemampuan untuk menafkahi keluarga atau berkontribusi bagi masyarakat mereka,” ujar Sekjen PBB. ***
Editorial: A1
Source: Kemlu RI
