Bicaraindonesia.id, Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, Jalan Taman Puspa Raya, Citraland Lakarsantri, Kamis 29 Februari 2024.
FGD dengan tema “Strategi Percepatan Kota/Kabupaten Lengkap di Provinsi Jawa Timur” tersebut, dalam rangka mendukung perwujudan 100 kota lengkap Indonesia.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya. Acara ini juga dihadiri Staf Ahli Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Jonahar.
Dalam kegiatan ini, sekaligus dilaunching inovasi Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di Lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota sebanyak 36 KJSB tersebar di Jatim.
“Semoga dengan adanya kegiatan FGD dan launching PLM ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kualitas pemetaan dan mendorong Kantor Pertanahan di kabupaten/kota untuk memperbaiki kualitas data spasial dalam rangka perwujudan kota/kabupaten lengkap khususnya di Provinsi Jawa Timur,” kata Jonahar dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip pada Jumat 1 Maret 2024.
Jonahar yang sekaligus menjabat Plt Kakanwil BPN Jawa Timur itu menjelaskan, kegiatan ini sebagai upaya memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kualitas pemetaan. Juga, mendorong Kantor Pertanahan di kabupaten/kota untuk memperbaiki kualitas data spasial.
“Dalam rangka mewujudkan Jawa Timur Lengkap, salah satu output yang telah kami rencanakan sejak tahun 2020 adalah Deklarasi Kota Lengkap. Deklarasi Kota Madiun sebagai Kota Lengkap telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023 oleh Bapak Menteri ATR/Kepala BPN,” ujar dia.
“Kota Madiun sejak awal sudah dicanangkan menjadi kabupaten/kota pertama di Provinsi Jawa Timur yang akan dijadikan pilot project untuk menjadi Kota Lengkap, baik secara spasial maupun tekstual,” sambungnya.
Ke depan, deklarasi ini akan diikuti oleh kota/kabupaten di wilayah lain Jawa Timur. Seperti di antaranya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2. Rencananya, deklarasi akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024.
Selanjutnya, akan diikuti oleh Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Madiun pada tahun 2025 mendatang.
Di era yang hampir seluruh layanan masyarakat berbasis elektronik saat ini, pemanfaatan terhadap output dari Kota Kabupaten Lengkap diharapkan dapat membantu dalam perwujudan data elektronik.
“Pemanfaatan teknologi digital wajib dilakukan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Kementerian ATR/BPN terus berinovasi untuk menghadirkan program-program yang dapat mempermudah dan mempercepat layanan yang diterima masyarakat,” bebernya.
Sementara itu, Dirjen survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya berharap, kehadiran KJSB ini akan membawa perubahan yang signifikan.
“Artinya dengan kehadiran pihak swasta, kendala yang selama ini dihadapi oleh BPN khususnya masalah pengukuran bisa teratasi dengan baik. Diharapkan, kehadiran KJSB ini betul-betul sangat membantu masyarakat,” ujarnya. (*/Dj/A1)
