BicaraIndonesia.id, Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menekankan pentingnya penerapan biosekuriti. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman penyebaran penyakit African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika.
Demikian disampaikan Kepala Barantin, Sahat Manaor Panggabean, saat menyampaikan paparan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Senin 16 Desember 2024.
Sahat mengatakan bahwa penerapan biosekuriti yang ketat ini pernah dilakukan di Bali dan berhasil. Caranya yakni, dengan menyemprotkan disinfektan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran, termasuk kandang.
“Para peternak harus lebih berhati-hati dan menjaga sanitasi di kandang agar wabah tidak menyebar lebih luas,” jelas Sahat dalam pernyataan persnya di Jakarta, dikutip pada Kamis, 19 Desember 2024.
Menurut dia, virus tersebut dapat bertahan beberapa bulan di kandang, 140 hari di produk olahan dan 18 bulan di karkas. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar terbawa oleh manusia yang berasal dari kandang yang terjangkit positif ASF. Namun, virus ini tidak bersifat zoonosis.
Nah, untuk mencegah virus ini, Sahat mengungkap peran yang dilakukan Barantin. Di antaranya, melakukan pengetatan pengawasan orang, lalu lintas ternak, serta alat angkut di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
Di samping itu, pihaknya juga melakukan tindakan karantina hewan dan biosekuriti di instalasi karantina hewan.
“Selain biosekuriti, tentunya peran masyarakat juga sangat penting untuk menekan penyebaran ASF ini. Misalnya tidak membuang bangkai babi yang positif ASF ke sungai. Justru hal demikian dapat turut menyebarkan. Jadi harus dibakar dalam insinerator,” tambahnya.
Rakor yang diikuti seluruh pemerintah daerah (Pemda) ini salah satunya bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengendalikan penyebaran wabah ASF.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian tersebut, Sahat juga menegaskan pentingnya upaya bersama untuk mencegah penyebaran ASF. Sebab, virus ini dapat memengaruhi kestabilan harga daging babi dan berdampak langsung pada inflasi daerah.
Sahat menuturkan bahwa ASF yang telah menjangkit beberapa daerah, menyebabkan banyak peternak babi kehilangan hewan ternaknya. Sehingga pasokan daging babi menjadi terbatas.
“Langkah pencegahan penyebaran ASF sangat krusial untuk menghindari kelangkaan daging babi yang dapat memicu inflasi. Selain itu, pengendalian penyakit ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak lokal,” ujarnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, Barantin akan mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, pengawasan barang bawaan penumpang menjadi prioritas, dengan fokus pada penyuluhan informasi (KIE) kepada penumpang.
Termasuk pula berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Di antaranya, Avsec (Avian Security), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), TNI, POLRI, dan penanggung jawab alat angkut.
Kedua, Barantin akan melakukan respons cepat terhadap wabah ASF. Ini meliputi pengujian, pelarangan, dan pemusnahan babi yang terinfeksi.
Tak hanya itu, Barantin juga akan berperan dalam pengawasan lalu lintas babi dan produk babi antarpulau, disinfeksi dan dekontaminasi di tempat pemasukan dan pengeluaran, serta alat angkut yang digunakan.
Sahat berharap, Pemda juga berperan dalam pencegahan dan pengendalian ASF. Untuk itu, ia menekankan bahwa Pemda harus bekerja sama dengan Barantin dalam pengawasan barang bawaan penumpang dan berbagi informasi terkait produk babi yang masuk ke wilayahnya.
Di tingkat daerah, Pemda diminta untuk segera mengambil langkah cepat dalam pengendalian wabah, termasuk penetapan status wabah, penutupan wilayah, serta penerapan biosekuriti pada kandang peternak untuk mencegah penyebaran penyakit. Pemda juga didorong untuk memberikan vitamin dan obat-obatan, serta melaksanakan penguburan bangkai babi yang terinfeksi.
Selain itu, Sahat menegaskan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian wabah ASF.
Pengadaan vitamin, pengawasan lalu lintas babi, serta pelaksanaan tanggap darurat menjadi bagian dari strategi mitigasi yang harus diterapkan di daerah yang terdampak wabah.
“Pemerintah daerah juga diimbau untuk aktif berkoordinasi dengan kami. Barantin siap selama 24 jam, kami ada di setiap provinsi. Kami siap memberikan pendampingan,” tegas Sahat.
Rakor ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi kekurangan daging babi yang dapat memengaruhi inflasi daerah.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini, dan memastikan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kestabilan harga serta pasokan pangan di pasar,” tutup Sahat. (*/Sp/A1)
