Bicaraindonesia.id, Klaten – Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah baru “serakahnomics” saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan praktik ekonomi yang mengedepankan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyerukan perlunya langkah konkret dalam menghadapi persoalan distribusi pangan nasional, khususnya praktik curang yang merugikan petani dan masyarakat luas.
Salah satu sorotan utama Presiden adalah kecurangan dalam sektor penggilingan padi. Ia menilai sejumlah pelaku usaha besar membeli gabah dari petani dengan harga jauh di bawah pasar, lalu menjual kembali beras biasa dengan label premium melebihi harga eceran tertinggi.
“Penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut laporan yang diterima Presiden, praktik kecurangan ini bisa menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun. Nilai itu, lanjutnya, seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.
“Kalau kita tertibkan ini, kita punya Rp100 triliun tiap tahun. Kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah tahun ini, anggarannya Rp19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun. Berarti kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah. Dalam tiga setengah tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia,” ucap Presiden Prabowo.
Istilah serakahnomics diperkenalkan Presiden sebagai bentuk kritik terhadap model ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial.
“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama. Serakahnomics. Ini adalah serakahnomics,” ujarnya.
Presiden menilai bahwa model ekonomi seperti ini bertentangan dengan semangat UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang menekankan keadilan sosial dan penguasaan cabang produksi oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa praktik distribusi pangan yang merugikan kini dapat dilacak dengan cepat berkat kemajuan teknologi, termasuk laboratorium mutu di daerah dan kecerdasan buatan.
Meski begitu, menurutnya, kekuatan utama bangsa bukan hanya teknologi, tetapi keberanian untuk menegakkan konstitusi sebagai pedoman utama pembangunan ekonomi berkeadilan.
“Saya yakin seluruh MPR, DPD, DPR akan dukung saya. Saya yakin semua kepala desa di seluruh Indonesia akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih,” pungkas Presiden. ***
Editorial: A1
Source: Biro Pers Setpres
