Bicaraindonesia.id, Surabaya – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sosialisasi memberikan pemahaman Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, agar tak ada penolakan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan dalam agenda media briefing di Gedung ASEEC, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 18 Januari 2024
“Kami masifkan edukasi tersebut melalui selain Dinas Kesehatan (Dinkes) turun langsung melalui kader kesehatan. Kami melaksanakan dengan kerja sama,” kata Siti Nadia Tarmizi.
Arahan tersebut, menindaklanjuti kejadian penolakan segelintir orang tua di Semarang, Jawa Tengah yang menolak anaknya divaksin polio.
Siti Nadia menegaskan bahwa salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah literasi kesehatan. Yakni, terkait bahaya penyakit polio.
Karena itu, setiap pelaksanaan Sub PIN Polio harus dibarengi dengan langkah pemberian pemahaman imunisasi kepada para orang tua. Ini sebagai bentuk pencegahan dini beragam kemungkinan yang terjadi.
“Yang pasti terkait hal ini kita kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah dan Dinkes Kota Semarang untuk mengedukasi masyarakat, menjelaskan tentang manfaat Sub Pin Polio ini,” ujarnya.
Pihaknya menduga alasan penolakan vaksinasi polio lantaran segelintir orang tua menganggap bahwa kasus Polio tidak ditemukan di Semarang, namun di Klaten.
Padahal, kata dia, pelaksanaan Sub PIN Polio merupakan respons pemerintah untuk mencegah kejadian serupa di daerah lain yang masih berada di satu wilayah provinsi.