Bicaraindonesia.id – Derasnya arus informasi di era digital saat ini menuntut adanya pengelolaan keterbukaan informasi publik. Hal ini berguna untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.
Sebab, kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi yang baik, antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.
Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutan Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro 2, Jakarta Pusat, Selasa (26/10/2021).
“Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis,” kata Wapres dalam siaran resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI.
Wapres mengungkapkan, bahwa setiap badan publik harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat serta mampu menyikapi kritikan dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis.
“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Di antaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif,” ujarnya.
Sebagai salah satu inisiator dan anggota dari Open Government Partnership (OGP), Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas.
Wapres menjelaskan, bahwa pemerintah juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh tanah air. Langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Seperti, melakukan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital, serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat.
“Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah,” tegas Wapres.
Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan, bahwa tahun ini, KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.
“Secara garis besar harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju ke arah perbaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Gede.
Dalam acara tersebut, terdapat sejumlah badan publik yang mendapatkan penganugerahan klasifikasi informatif, salah satunya adalah kategori kementerian. Penerima penganugerahan untuk kategori informatif, antara lain Kementerian Pertanian dengan nilai 99,29.
Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai 99,21. Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai 97,76. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 97,68.
Sedangkan, Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai 97,48. Lalu, Kementerian Keuangan dengan nilai 97,45. Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan nilai 97,40. Sementara Kementerian Koperasi dan UKM, dengan nilai 97,27. Dan, Kementerian Luar Negeri dengan nilai 97,25 serta Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai 90,52.
Sedangkan untuk kategori pemerintah daerah, klasifikasi informatif diperoleh antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB). (PR/A1)
