BicaraIndonesia.id, Jakarta – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi. Berdasarkan survei terakhir hingga awal Juli 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo mencapai 81,2 persen
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR RI, pada Senin, 7 Juli 2025.
“Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada bapak Presiden 81,2 persen,” jelas Menko Budi dalam keterangannya dikutip pada Selasa (8/7/2025).
Lebih lanjut, Menko Polkam merinci bahwa angka kepuasan publik tersebut terdiri dari berbagai aspek strategis, mulai dari sosial budaya hingga penegakan hukum.
“Sosial dan budaya sebesar 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, kinerja ekonomi makro 67,4 persen, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Data ini menjadi indikator positif atas kinerja awal pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan beberapa bulan. Tingginya dukungan publik tersebut dijadikan dasar oleh Menko Polkam untuk mempersiapkan program dan rencana kerja tahun 2026 agar semakin memperkuat capaian pemerintahan.
Untuk itu, pada rapat bersama Banggar DPR RI, Menko Polkam mengajukan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto tahun 2026.
“Kami dari Kemenko Polkam membawahi sembilan desk termasuk ada dua satgas khusus dan satuan tugas yang memang sesuai dengan dinamika. Kami juga mengajukan usulan untuk tahun 2026, ini semua masih dalam tahap pembahasan, nanti akan diadakan rapat lagi memutuskan pagu anggaran yang disepakati,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagian besar pelaksanaan program strategis dan penegakan hukum berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Hal ini termasuk penanganan isu-isu nasional seperti penyelundupan, perjudian online, narkoba, hingga kebakaran hutan.
Dengan cakupan kerja yang luas, maka diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif.
Karena itu, Menko Budi menegaskan bahwa anggaran yang diusulkan oleh Kemenko Polkam merupakan kebutuhan riil yang disesuaikan dengan tantangan zaman serta pentingnya fungsi koordinasi dan pengawasan pemerintah.
“Usulan anggaran di Kemenko Polkam merupakan kebutuhan yang minimal riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi,” jelasnya. (*/Pr/A1)
