BicaraIndonesia.id, Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. Langkah ini bertujuan untuk merespons meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global.
Hal itu terungkap usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).
Paket stimulus ini bertujuan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 tetap mendekati 5 persen, sekaligus memperkuat stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global yang menekan berbagai sektor.
Dalam keterangannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui lima kelompok kebijakan strategis dalam stimulus ini. Sasaran utamanya meliputi sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon tarif tol.
“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat,” ujar Menkeu usai rapat.
Diskon Transportasi Selama Libur Sekolah
Kebijakan pertama adalah program diskon moda transportasi selama libur sekolah dan awal tahun ajaran baru pada Juni- Juli 2025. Program ini terdiri dari diskon 30 persen tiket kereta api untuk 2,8 juta penumpang dengan anggaran Rp0,3 triliun.
Kemudian, PPN ditanggung pemerintah 6 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi dengan anggaran Rp0,43 triliun, menyasar 6 juta penumpang.
Selanjutnya pemerintah memberikan diskon 50 persen angkutan laut bagi 0,5 juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun.
“Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun,” ungkap Menkeu.
Diskon Tarif Tol 20 Persen
Untuk mendorong mobilitas selama libur, pemerintah juga memberikan diskon tarif jalan tol sebesar 20 persen bagi 110 juta pengguna. Kebijakan ini tidak menggunakan APBN, melainkan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” jelas Menkeu.
Bantuan Sosial bagi 18,3 Juta KPM
Pemerintah juga memperkuat bantuan sosial (bansos) dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,93 triliun. Bantuan ini diberikan kepada 18,3 juta penerima program Kartu Sembako dengan rincian, tambahan uang sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan dan 10 kg beras gratis per bulan, atau 20 kg total selama dua bulan.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat rentan di tengah potensi tekanan inflasi.
Subsidi Upah untuk 17,3 Juta Pekerja dan 565 Ribu Guru Honorer
Pemerintah mengalokasikan Rp10,72 triliun untuk bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta 565 ribu guru honorer dari Kemendikdasmen dan Kementerian Agama.
BSU ini akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni 2025 dan ditujukan untuk menjaga konsumsi rumah tangga.
Diskon Iuran JKK untuk 2,7 Juta Pekerja Industri Padat Karya
Paket stimulus kelima adalah perpanjangan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan untuk 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri padat karya. Dana sebesar Rp200 miliar berasal dari sumber non-APBN.
“Ini tujuannya adalah kepada para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan,” jelas Menkeu.
Total Nilai Stimulus dan Gaji ke-13 ASN
Secara keseluruhan, stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun ini terdiri atas Rp23,59 triliun bersumber dari APBN serta Rp0,85 triliun dari non-APBN
Pemerintah juga akan mencairkan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pada Juni 2025 dengan nilai Rp49,3 triliun sebagai bagian dari langkah peningkatan daya beli.
Selain stimulus ini, pemerintah juga akan mempercepat sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) perumahan rakyat, koperasi merah putih, sekolah rakyat, serta perbaikan sekolah dengan anggaran tambahan Rp16 triliun.
“Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah seperti dalam hal ini makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah yang tadi anggarannya sebesar Rp16 triliun, kita harapkan pada kuartal kedua maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” tandas Sri Mulyani. ***
Editorial: A1
Source: Biro Pers Setpres
