Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menanggapi maraknya aksi premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai mengganggu stabilitas nasional serta iklim investasi.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas.
Pembentukan Satgas ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (6/5/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Menko Polkam, Budi Gunawan.
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha.
“Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” tegas Menko Budi Gunawan dalam pernyataan tertulis di Jakarta seperti dikutip Bicaraindonesia.id pada Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, aktivitas ormas-ormas yang menyimpang telah mengganggu kepercayaan investor dan menghambat realisasi pembangunan nasional.
“Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapnya.
Selain itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya akan menindak, tetapi juga membuka ruang pembinaan terhadap ormas-ormas yang dinilai masih bisa diarahkan.
“Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah strategis, pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait dalam satu komando terpadu.
“Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait dalam satu komando yang terpadu dan responsif,” jelas Menko Polkam.
Langkah ini dinilai sejalan dengan agenda strategis Nasional, yaitu menjadikan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama bagi percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing investasi.
“Negara hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Menko Budi. (*/Sp/A1)
