Bicaraindonesia.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan Wali Kota Jakarta Timur untuk membebastugaskan Lurah Malaka Sari, Eric Dasya Refanda.
Keputusan ini menyusul terungkapnya kasus peminjaman uang yang dilakukan oleh lurah tersebut kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga mencapai Rp17 juta.
Hal tersebut ditegaskan langsung Gubernur Pramono usai melantik 100 pejabat fungsional baru di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6/2025).
Pramono menjelaskan, arahan itu diberikan setelah Wali Kota Jakarta Timur melaporkan langsung kasus tersebut kepadanya. Ia menilai tindakan sang lurah tidak pantas dan tidak memberikan keteladanan yang baik di lingkungan birokrasi pemerintahan.
“Yang kemarin di Jakarta Timur ada salah seorang lurah yang kemudian meminta utang kepada PPSU sampai dengan angka Rp17 juta. Ketika Pak Wali Kota menyampaikan kepada saya, arahan saya jelas, yang seperti itu mesti dibebastugaskan,” tegas Pramono dalam keterangannya dikutip pada Senin (30/6/2025).
Pramono menekankan bahwa tindakan yang dilakukan Lurah Malaka Sari tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan dan keteladanan yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pemimpin di tingkat kelurahan.
“Karena tidak memberikan pendidikan yang baik bagi bawahannya dan juga sekaligus bagi organisasi yang ada di Balai Kota ini. Maka lurah yang ada di Malaka Sari sudah dibebastugaskan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga melantik sebanyak 100 pejabat fungsional baru yang terdiri atas 97 orang dari Dinas Pendidikan, dua orang dari Biro Hukum, dan satu orang dari Dinas Kesehatan.
Ia mengungkapkan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong guna mempercepat proses penyegaran organisasi.
“Karena memang saya menginginkan untuk jabatan-jabatan yang kosong atau orang yang terlalu lama di tempat itu segera dilakukan penyegaran, tour of duty,” ucapnya.
Menurutnya, penyegaran personel penting untuk menjaga semangat kerja dan mendorong efisiensi kinerja birokrasi, terutama dalam menghadapi tantangan sebagai kota global.
“Karena bagaimanapun Pemerintah Jakarta sebagai kota global harus juga lebih fresh orang-orangnya dan juga semangatnya,” pungkasnya. (*/Bj/C1)
