Bicaraindonesia.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa DPR RI terus memantau berbagai indikator ekonomi dan non-ekonomi yang berpengaruh terhadap kepercayaan pasar, seperti indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.
Pernyataan ini merespons pemberitaan mengenai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar.
Adies menekankan bahwa meskipun ekonomi nasional memiliki fundamental yang kuat, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko yang bisa muncul.
“Kami berkomitmen memastikan kedua indeks ini mengalami perbaikan selama periode pemerintahan saat ini. Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG baru-baru ini masih dalam kendali mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap prospek ekonomi Indonesia di 2025,” ujar Adies dalam keterangannya di Jakarta dikutip melalui laman resmi DPR RI pada Sabtu, (22/3/2025).
Adies menyoroti sejumlah kebijakan strategis yang berpotensi menjadi perhatian pasar, seperti pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia mengakui bahwa meskipun program-program tersebut secara teknokratis memiliki nilai positif, dampaknya terhadap sentimen pasar belum optimal.
“Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai target Presiden. Ini disebabkan salah satunya oleh keterpaduan antarinstansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut,” kata dia.
“Dan tentunya, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel,” imbuhnya.
Dalam menghadapi dinamika tersebut, Adies memastikan bahwa DPR RI akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, terutama terkait fiskal 2025.
Sejumlah langkah strategis telah diambil, salah satunya dengan mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi penuh aplikasi Coretax.
“Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan eksisting hingga Coretax benar-benar siap pakai,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Selain itu, DPR RI juga berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan indikator ekonomi dan non-ekonomi yang mempengaruhi stabilitas pasar. Faktor non-ekonomi seperti indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi dinilai memiliki peran signifikan dalam menjaga kepercayaan investor.
“DPR berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks tersebut dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Adies menekankan bahwa meskipun ekonomi nasional saat ini lebih stabil dibandingkan masa pandemi, Indonesia tetap harus waspada terhadap berbagai risiko yang dapat muncul.
“Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG belakangan ini masih dalam jangkauan mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah maupun DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat secara umum tidak perlu ragu ataupun risau atas prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 ini,” pungkasnya. (*/Par/C1)
