BicaraIndonesia.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa kolaborasi dan stabilitas merupakan aspek vital dalam mencapai visi Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 November 2024.
Dalam Rakornas bertema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 ini, Budi menyampaikan materi bertajuk Pengarahan Bidang Politik dan Keamanan, dengan menggali inspirasi dari Piagam Madinah yang mempromosikan stabilitas antar komunitas sebagai landasan bagi pembangunan nasional.
Pelajaran utama yang disampaikan adalah bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting sebagai landasan bagi pembangunan nasional di berbagai peradaban.
“Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua, karena tidak akan mungkin, kita mampu menangani stabilitas ini, hanya salah satu atau satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama,” kata Budi Gunawan sebagaimana dikutip melalui siaran persnya pada Kamis, 7 November 2024.
Budi menyoroti pentingnya kontribusi pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto melalui 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Win).
Program tersebut mencakup inisiatif pemberian makanan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta pemberantasan korupsi.
“Sebagai pimpinan di daerah, peran Bapak dan Ibu sekalian sangatlah penting untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.
Budi juga mengutip Nobel Ekonomi 2024, Daron Acemoglu, yang menyebut bahwa keseimbangan kekuatan antara negara dan masyarakat adalah kunci terciptanya kesejahteraan.
Oleh sebab itu, ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan penguatan institusi publik, terutama di sektor pelayanan publik.
Selanjutnya, Budi menyampaikan lima pesan penting kepada para kepala daerah untuk memperkuat sinergi nasional. Pertama, pentingnya membangun kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antar anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ketiga, kehati-hatian dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda).
Keempat, memastikan layanan publik yang adil dan bebas diskriminasi, serta kelima, menyediakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan yang efektif.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,” tambahnya.
Menyambung pemaparan Budi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa program Asta Cita 2024-2029 diharapkan menjadi fondasi bagi Indonesia Emas 2045. Yusril menjelaskan empat peran utama Kemenko Hukum dalam mendukung Asta Cita tersebut.
Peran pertama adalah memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Ketiga, mengokohkan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Terakhir, mendukung keselarasan lingkungan, alam, dan budaya, dengan fokus pada toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil.
“Yang paling penting adalah membangun kesadaran HAM yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, karena pada dasarnya, pengakuan, penghormatan, serta penegakan HAM adalah kewajiban setiap orang. Tapi kewajiban yang utama dibebankan kepada pemerintah untuk membangun kesadaran HAM,” ujar Yusril.
Kemenko Kumham Imipas juga bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan publik dan pengawasan di wilayah perbatasan. Ini meliputi penguatan fasilitas imigrasi dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PBLN) yang menjadi pintu masuk dan keluar barang maupun orang.
Selain itu, kementerian di bawah koordinasinya juga akan memperkuat pengamanan di area perbatasan, memastikan pelayanan keimigrasian, kependudukan dan izin tinggal berjalan optimal. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. (Pr/Eki/A1)
