Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan. Ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025.
Kegiatan tersebut digelar Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Senin 27 Mei 2024.
Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani menjelaskan, Musrenbang Perempuan menjadi sarana efektif untuk menggali aspirasi dalam rangka mewujudkan Surabaya sebagai Kota Responsif Gender.
Dimana para perempuan keberadaannya dihargai, dilindungi hak-haknya, dihormati pendapatnya, serta diberikan panggung utama dalam pembangunan di Kota Pahlawan.
“Keberhasilan pembangunan gender akan mendukung kesuksesan pembangunan Kota Surabaya secara keseluruhan,” kata Rini Indriyani di sela kegiatan tersebut.
Dalam Musrenbang, Rini menjabarkan, bahwa pemkot meminta masukan dan saran strategis untuk bersama-sama mewujudkan Kota Pahlawan Surabaya yang ramah, aman dan nyaman bagi perempuan.
“Sehingga Kota Pahlawan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan untuk kemajuan bangsa,” ucap dia.
Menurut dia, salah satu peran penting perempuan di Surabaya adalah ikut serta dalam pengurangan prevalensi stunting. Dimana pada tahun 2023, prevalensi stunting mencapai angka 1,6 persen dan merupakan yang terendah se Indonesia.
“Saya berharap Musrenbang Perempuan ini bisa menjaring aspirasi hingga ke level bawah. Sebab, suara perempuan sangat penting untuk kita akomodir demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya, dan itu menjadi prioritas,” ujarnya.
Di waktu yang sama, Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad memaparkan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan serta pengawasan.
“Bapak Wali Kota berpesan agar RKPD Kota Surabaya 2025 memuat tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya,” ujar Irvan.
Ia menerangkan ketujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya tersebut terdiri dari mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan mengurangi angka kematian bayi (AKB).
“Kemudian, mengurangi stunting, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), dan menurunkan angka rasio gini,” imbuh Irvan. (*/B1)
