BicaraIndonesia.id, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur strategis mulai awal tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk mendukung Surabaya sebagai superhub megapolitan, menangkap peluang dari adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad, menjelaskan percepatan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
“Kita ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan Presiden. Selain itu, kita juga fokus menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, program makan bergizi, kesehatan, dan mandatory spending lain seperti BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah),” kata Irvan dalam keterangan tertulis di Surabaya dikutip pada Minggu 19 Januari 2025.
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2025 mencapai Rp12,3 triliun, sekitar Rp8,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja wajib, meliputi biaya pendidikan, kesehatan, hingga pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Sementara itu, sisa anggaran untuk infrastruktur diperkirakan mencapai Rp2-3 triliun. Untuk menunjang superhub dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kami membutuhkan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman daerah, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan lainnya,” katanya.
Irvan menyatakan Pemkot Surabaya sedang menjajaki pinjaman daerah dari berbagai sumber sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Dalam UU HKPD, pembiayaan dengan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank.
“Kami akan memilih opsi dengan bunga paling rendah dan persyaratan ringan. Targetnya, pada 2025 beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini,” ungkap Irvan.
Beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan mulai 2025 meliputi pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir, underpass Bundaran Dolog, dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
“Proyek ini memerlukan dana besar untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik. Jika dikerjakan lebih awal, manfaat ekonominya akan segera dirasakan,” jelas Irvan.
Irvan menegaskan percepatan pembangunan dalam lima tahun ke depan menjadi prioritas. Prioritas ini juga masuk dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun. Pemkot juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kemenko Perekonomian terkait rencana ini.
“Pemerintah pusat sangat mendukung rencana ini. Surabaya diharapkan menjadi contoh bagi kota lain dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Irvan memastikan pembangunan infrastruktur tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang karena mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang.
“Pinjaman kita maksimal sesuai kemampuan. Jadi, kemampuan Surabaya ini dianggap tinggi, karena persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar terhadap total pendapatan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Irvan menyebutkan bahwa pemkot juga akan berkoordinasi dan meminta persetujuan DPRD Surabaya untuk pembiayaan alternatif ini.
“Kita bahas dengan DPRD dan minta persetujuan. Yang paling memungkinkan adalah melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” pungkasnya. (*/Pr/C1)
