Bicaraindonesia.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memantapkan kesiapan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023.
“Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat, semuanya harus siap. Memang Pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks-ini Pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Presiden Jokowi, seperti dikutip pada Sabtu, 30 Desember 2023.
Kepala Negara menilai kompleksitas Pemilu 2024, di antaranya terlihat dari jumlah peserta yang terdiri atas lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi.
Selain itu, pesta demokrasi tersebut juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
“Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Ia menyebut, semua hal harus dipastikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.
“Kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya,” tegasnya.
“Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu kita,” lanjut dia
Di tengah era digital, Presiden mengimbau agar penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang Pemilu harus berfungsi dengan baik. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.
“Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga mengajak seluruh pihak untuk bersama menjaga dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik.
Lebih dari itu, Presiden menekankan selain mendukung pelaksanaan Pemilu, jajaran ASN, TNI, dan Polri tetap harus menjaga netralitasnya.
“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan (dalam) pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” pintanya.
Mengenai hak pilih setiap warga negara, Presiden meminta agar KPU dapat memastikan hal tersebut tetap terjaga, serta melayani para pemilih tanpa dikriminasi. Kepala Negara pun meminta KPU agar dapat mengedukasi para pemilih sehingga cerdas dalam menentukan pilihan.
“Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” tandasnya. ***
Editorial: A1
Source: BPMI Setpres
