Bicaraindonesia.id, Surabaya – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya bersama seluruh partai politik, menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dan Deklarasi Damai Pemilu 2024 di Graha Sawunggaling, Rabu, 18 Oktober 2023.
Deklarasi tersebut, juga dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya hingga tokoh organisasi masyarakat (Ormas).
Deklarasi ini merupakan bagian dari tahapan awal persiapan menyambut kegiatan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Selain itu, deklarasi ini juga untuk mempersiapkan pengamanan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan keamanan pemilu 2024.
“Pilihan berbeda itu biasa, tapi hari ini saya berharap kepada seluruh ketua partai politik (parpol) yang hadir. Yang di bawah ini, harus ditenangkan. Biasanya ketua parpolnya itu tenang, tapi yang bawah ini biasanya umek karepe dewe (bergerak semaunya sendiri),” kata Wali Kota Eri dalam keterangannya, seperti dikutip pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Karenanya, Wali Kota Eri mengajak seluruh jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu, Ormas serta seluruh tamu undangan yang hadir untuk mengajarkan rasa santun dan menjadikan kegiatan ini sebagai ibadah.
“Dengan begitu, maka akan timbul rasa kedamaian. Bahkan saya sempat dapat kabar dari Jakarta, Surabaya ini kota besar, namun hingga saat ini suasananya tetap kondusif dan penuh rasa kekeluargaan,” ungkapnya.
Ia berharap dengan adanya deklarasi ini, proses pemilu 2024 di Kota Surabaya berjalan damai. Bahkan, ia berharap, pada pemilu kali ini semakin banyak warga Kota Pahlawan yang datang ke tempat pemilihan suara (TPS).
“Karena nasib bangsa ini, ditentukan oleh kita semuanya. Berbeda pilihan itu biasa, akan tetapi harus menjaga kedamaian, jangan sampai menimbulkan sebuah permasalahan,” tuturnya.
Dalam deklarasi ini, Wali Kota Eri juga mendorong seluruh parpol untuk terus melakukan sosialisasi dan menyampaikan pemilu damai di Kota Pahlawan.
“Kita mulai dan telah berjalan di Surabaya. Semoga sampai dengan pemilihan presiden dan dilanjut pemilihan kepala daerah berakhir, ketenangan ada di Surabaya,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Kapolrestabes Kota Surabaya Kombes Pol Pasma Royce mengatakan, Polri telah menentukan pengamanan pemilu dengan sandi Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024. Operasi ini akan dimulai Kamis, 19 Oktober 2023, seiring dibukanya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
Untuk pola pengamanan, pengawalan, dan penjagaannya, Pasma mengaku menyatakan bahwa sudah mulai berjalan di Kota Surabaya. Ia berharap, di dalam rapat koordinasi ini terbentuk komunikasi dan informasi serta kesiapan dari instansi maupun parpol untuk menyiapkan kondisi pelaksanaan pemilu di Surabaya bisa berjalan baik dan lancar.
Selain untuk mempersiapkan pengamanan pemilu, Pasma mengaku, bahwa jajaran Polrestabes Surabaya telah menggelar kegiatan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Kamtibmas) secara rutin. Setiap malam hingga menjelang pagi, Tim Respati Presisi Polrestabes Surabaya tak henti-hentinya melakukan penyisiran di jalan hingga perkampungan untuk menjaga keamanan Kota Surabaya.
“Pengalaman saya di Jakarta dan Surabaya ini jauh berbeda. Kepatuhan masyarakat di Kota Surabaya itu masih cukup tinggi,” ujarnya.
Ia berharap, pengamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilu kali ini bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, ia juga berharap kepada masyarakat Kota Surabaya untuk lebih bijak, cerdas, dan dalam melihat di era digitalisasi seperti saat ini.
“Tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan edukasi dan literasi yang baik kepada masyarakat supaya tidak termakan hoax, fake news (berita bohong), dan sebagainya,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar menambahkan, Bawaslu telah menyiapkan seluruh perangkat dan instrumen menjelang pemilu 2024.
Bahkan, Agil juga menyatakan telah melakukan simulasi pengawasan berbasis teknologi dan konvensional selama proses pemilu berlangsung.
Ia berharap, setelah deklarasi ini, baik peserta pemilu, penyelenggara, pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait, bisa saling menjaga ritme dan berjalan selaras selama proses berjalannya pemilu 2024.
“Jadi, praktik politiknya terus berlanjut akan tetapi penjagaan ketertiban umum juga harus bisa maksimal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. ***
Editorial: A1
Source: Kominfo Surabaya
