Bicaraindonesia.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Surabaya, mengakomodir kendala yang dihadapi pelaku usaha transportasi bidang logistik melalui sebuah forum yang digelar di rumah makan Surabaya, Rabu (25/09/19)
Dalam forum yang bertajuk “Sinergitas Sistem Transportasi Logistik” itu, Pemkot Surabaya mempertemukan para pelaku usaha dengan stakeholder dan beberapa instansi terkait yang berhubungan dengan transportasi logistik.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Surabaya, Nanis Chairani mengatakan, forum tersebut bertujuan untuk memecahkan solusi terkait kendala atau hambatan yang dialami para pelaku usaha di bidang jasa transportasi, khususnya logistik.
“Melalui kegiatan itu, kemudian kita bisa melakukan pemetaan-pemetaan terkait permasalahan atau kendala yang dialami para pelaku usaha di sektor logistik,” kata Nanis saat ditemui seusai acara.
Nanis menjelaskan, selama ini usaha di bidang logistik mempunyai peranan yang sangat penting berhubungan dengan peluang investasi di Kota Surabaya. Apalagi, saat ini investasi di bidang transportasi mulai bergerak. Data bulan Januari – September 2019, investasi di sektor transportasi darat mencapai 10,45 persen atau sekitar Rp 3 triliun.
“Karena itu, kami juga mempunyai perhatian khusus terkait permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha tersebut. Sehingga melalui kegiatan ini bisa terakomodir apa saja yang menjadi kebutuhan pelaku usaha di bidang logistik tadi,” ujar perempuan berkerudung ini.
Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi penjembatan bagi para pelaku usaha di bidang logistik untuk menyampaikan ide-ide gagasan ataupun kritikan kepada instansi dan stakeholder terkait.
Seperti permasalahan jalan, kemacetan, regulasi hingga perizinan. Dengan begitu, ide-ide masukan dari asosiasi atau pelaku usaha itu diharapkan ke depan ada rekomendasi untuk diteruskan ke pihak-pihak terkait.
“Nah, dari hasil pertemuan ini kita bisa buat rekomendasi untuk kemudian kita sampaikan ke instansi atau stakeholder terkait, agar nantinya ditindaklanjuti,” katanya.
Bahkan, sebelum pertemuan itu digelar, pihaknya telah melakukan FGD (Focus Group Discussion) bersama akademisi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), asosiasi, dan beberapa stakeholder terkait untuk menentukan suatu kajian akademis.
Kajian itu bertujuan untuk mencari solusi berdasarkan hambatan dan permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha logistik yang ada di Surabaya.
“Kita harapkan dapat rekomendasi yang bagus untuk diteruskan, baik ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat atau ke pemkot langsung, sehingga kebutuhan pelaku usaha di bidang logistik ini terakomodir,” paparnya.
Kendati demikian, pihaknya menilai bahwa untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi pelaku usaha logistik, tentunya dibutuhkan sinergitas semua pihak. Makanya, semua instansi dan stakeholder terkait juga dilibatkan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu.
“Seperti permasalahan jalan, itu kan ada kewenangannya Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim dan juga pemerintah pusat. Karena itu dari rekomendasi tersebut yang kemudian kita butuhkan untuk kita salurkan agar dilakukan tindak lanjut,” tutupnya.
