Bicaraindonesia.id, Jakarta – Polri membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol) dalam satgas itu.
“Untuk mencegah politik identitas dan provokasi, maka Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/6/2022).
“Untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan,” sambungnya.
Dedi mengatakan, pihaknya juga bakal membentuk focus group discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat. Hal ini bertujuan ntuk menjaga persatuan dan keberagaman agama maupun ras.
“Bersama Kominfo dan para pegiat medsos untuk sosialisasi dan kampanyekan moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan,” katanya.
Tak hanya itu, Dedi juga menyatakan,, pihaknya juga akan mengaktifkan patroli siber bersama. Hal itu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebar konten-konten provokatif.
“Gakkum merupakan ultimum remedium agar kasus-kasus hoax, hate speech, dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak 2024. Polri akan menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Brata.
“Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai tingkat polres jajaran,” tutur Dedi.
Dedi menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI hingga pemerintah daerah (pemda) dalam pengamanan ini. Diketahui tahapan awal Pemilu dimulai pada 14 Juni 2022.
“Tentunya Polri juga bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait, TNI, penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu, pemda, dan lain-lain,” tutupnya. (Hms/A1)
