Bicaraindonesia.id – Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Gatot Pambudhi Poetranto, berharap pemerintah daerah (Pemda) bisa mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah untuk bergabung ke dalam e-katalog.
Terlebih Pemerintah telah melakukan beberapa terobosan untuk mempermudah produk dalam negeri UMKM dan Koperasi bisa masuk ke sistem belanja pemerintah. Salah satunya adalah memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-katalog.
“Sekarang kita otomatis. Dalam hal ini semua kementrian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten kota) yang jumlahnya sekitar 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi semuanya sudah ditetapkan sebagai pengelola katalog lokal,” kata Gatot Pambudhi Poetranto sebagaimana dikutip melalui laman InfoPublik.id, Selasa (26/4/2022).
Menurut Gatot, saat ini poses untuk masuk ke dalam e-katalog telah dipermudah. Prosesnya telah dipangkas dari delapan tahap menjadi dua tahap.
Dengan begitu, penyedia akan lebih mudah memasukan produk barang dan jasa ke dalam sistem e- katalog tersebut.
“Singkatnya pengusaha atau pelaku usaha itu dapat memiliki user id SPSE, lalu mengisi data di SIKAP,” jelas Gatot.
Gatot menjelaskan, kunci utama untuk masuk ke e-katalog adalah mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dimana penyedia harus punya itikad baik dengan memberikan informasi yang benar dan harga yang wajar.
“Itu bisa langsung didaftarkan dan langsung tayang. Jadi tidak ada lagi verifikator dan persetujuan dari pimpinan. Sekarang ini jauh lebih mudah,” jelas Gatot.
Pihaknya pun menargetkan ada 1 juta UMKM masuk ke dalam e-katalog pada 2022.
“Saat ini sudah ada 304 ribu produk yang ada di e- katalog. Ini masih didominasi oleh e-katalog nasional yang dikelola oleh LKPP” kata Gatot.
Sedangkan e- katalog lokal jumlahnya masih sangat kecil sekitar 23 ribu produk. Padahal sudah ditetapkan ada 548 pengelola katalog lokal di seluruh wilayah.
Sehingga pelaku UMKM hanya cukup mengurus proses tersebut ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang ada di dinas koperasi Pemda.
Untuk saat ini baru ada 44 Pemda yang menayangkan produk UMKM di e-katalog. Sedangkan 203 Pemda masih tahap proses.
Ia berharap Pemda bisa lebih serius melakukan sosialisasi dan mengajak pelaku UMKM untuk masuk ke e- katalog lokal.
“Pemda kita harapkan bisa jemput bola. Maksudnya bisa mengajak sebanyak mungkin pelaku usaha untuk terlibat demi pemerataan ekonomi,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah (Jateng) Ema Rachmawati menyatakan, pihaknya telah mengalokasikan sekitar 40 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM.
Pemda Jateng juga telah memberikan pelatihan kepada 600 pelaku UMKM untuk bisa onboarding. Dari 600 pelaku UMKM yang aktif ada sekitar 300 yang sudah onboarding dan masuk ke Blangkon Jateng.
Belanja Langsung toko Online Jawa Tengah (Blangkon Jateng) merupakan Internalisasi perubahan budaya kerja menuju digitalisasi pengadaan barang/Jasa, dengan tujuan memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada usaha kecil, mikro dan koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah.
Blangkon Jateng juga mendorong UMK Go Digital, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) dan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP.
Pihaknya juga telah memulai mendaftarkan produk- produk UMKM ke katalog lokal. Dengan komoditas yang sudah tayang di antaranya hot mix, pupuk KN 03, jasa kebersihan dan keamanan.
Sedangkan komoditas yang masih proses tayang diantaranya makanan dan minuman, produk pakaian dinas, jasa kebersihan dan keamanan tahap II.
Kemudian yang masih proses telaah diantaranya, produk campuran aspal, sampah medis dan lainnya.
Pihaknya juga masih terus mendata produk- produk lainya untuk bisa masuk ke katalog lokal seperti cangkul, bibit-bibit pertanian, alat kesehatan dan lainnya. ***
Source: InfoPublik
