Bicaraindonesia.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendukung upaya pemerintah merevitalisasi program transmigrasi melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga serta swasta.
Menurutnya, transmigrasi dapat menjadi solusi bagi upaya pembauran serta atasi masalah kemiskinan, pengangguran, serta permukiman (sandang, pangan, dan papan). Selain itu, juga menjadi salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“InsyaAllah, Provinsi Jawa Timur siap menyukseskan kebijakan revitalisasi tranmigrasi ini,” kata Gubernur Khofifah saat rapat koordinasi Nasional Transmigrasi di Kota Surabaya Kamis (10/3/2022).
Dia menyebut, secara faktual transmigrasi mampu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendorong aktivitas sosial ekonomi. Dengan revitalisasi transmigrasi, maka problem sosial seperti kehidupan kumuh di kota-kota besar bisa teratasi. Demikian pula laju urbanisasi bisa ditekan dan keinginan masyarakat untuk bekerja menjadi TKI ke luar negeri juga berkurang.
Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI itu menyampaikan, bahwa pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan pemerintah agar program transmigrasi berjalan “on the track” adalah dengan berusaha mengubah stigma atau pandangan kurang produktif mengenai program tersebut.
Sebab, dia menilai, masih ada yang beranggapan bahwa transmigran adalah orang buangan. Selain itu, program ini kerap dianggap sebagai memindahkan konsentrasi kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain, hingga hanya sebagai beban pembangunan bagi pemerintah daerah usai penyerahan.
Maka sebab itu Gubernur Khofifah menuturkan, memang sudah selayaknya transmigrasi tidak lagi didefinisikan sebagai program pemerintah memindahkan warga dari satu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari itu, para transmigran juga harus disertai pembekalan dan pendampingan keterampilan, teknologi, dan penyiapan pasar.
“Dengan begitu, para transmigran ini tidak malah menjadi persoalan baru dan beban bagi daerah lain. Sebaliknya, melalui ketersediaan lahan, fasilitas pertaniaan yang memadai, dan teknologi kekinian di kawasan transmigrasi bisa membantu program ketahanan pangan nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2022 mengungkapkan, bahwa revitalisasi transmigrasi menjadi hal penting dan fokus kerja ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024.
Ke depan, Halim Iskandar menyebut, tidak ada lagi transmigrasi itu dipersepsikan dengan orang dibekali dengan cangkul, sabit sebagai simbol untuk mengolah lahan dan sebagainya. Selain itu, lahan juga dikelola secara komunal tidak lagi 2 hektare, tapi bisa lebih karena lahannya memang cukup luas. Kemudian, pengelolaannya juga dengan teknologi.
Bahkan, kata dia, sebelum berangkat ke daerah transmigrasi, para transmigran akan diberikan gambaran yang jelas mau memproduksi apa, bagaimana cara dan pemasarannya serta siapa yang mendampingi.
“Jadi dari hulu sampai hilir sudah tertata sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi daerah trans yang akan ditinggal warganya karena tidak cukup menjanjikan masa depan atau tidak cukup model sesuai harapan,” tutupnya. (SP/HD1/A1)
