BicaraIndonesia.id, Jakarta – Tiga Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia berhasil meraih predikat ‘AA’ atau Sangat Memuaskan pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2024.
Ketiga Pemda tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Penghargaan SAKIP diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Rabu 2 Oktober 2024.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto mengatakan, SAKIP sangat membantu Pemda dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem manajemen kinerja. Sehingga setiap program dan kegiatan dapat terimplementasi dan terukur kinerjanya dengan baik.
“Selain itu, SAKIP juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipastikan kebermanfaatannya untuk masyarakat,” kata Erwan dalam laporannya, seperti dilihat BicaraIndonesia.id dalam akun Youtube Kemenpan RB, Kamis (3/10/2024).
Erwan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024, dilakukan evaluasi AKIP terhadap 36 pemerintah provinsi dan 505 kabupaten/kota. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 34 provinsi dan 499 kabupaten/kota yang menjadi lokus evaluasi AKIP 2023.
“Kondisi ini mencerminkan kesadaran dan juga komitmen pemerintah daerah yang semakin baik dalam membangun, menerapkan, serta melaporkan kemajuan implementasi SAKIP di daerahnya masing-masing,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024, Erwan menyebut, data Kemenpan RB menunjukkan terdapat 34 provinsi atau 39,5 persen dan 433 kabupaten/kota atau 85,5 persen yang telah mengimplementasikan SAKIP dengan predikat minimal baik.
“Capaian tersebut melampaui capaian tahun sebelumnya, yakni hanya 385 kabupaten/kota atau 75,78 persen yang memiliki predikat SAKIP minimal baik,” jelas dia.
Di samping itu, Erwan menjelaskan bahwa terdapat kenaikan predikat pada sejumlah instansi pemerintah di tahun 2024. Dengan rincian, 48 pemda naik ke predikat B, 16 pemda naik ke predikat BB, 2 pemda naik ke predikat A dan 2 pemda naik ke predikat AA.
“Selama enam tahun sejak 2018, Pemerintah Provinsi DIY meraih predikat AA dan Alhamdulillah pada tahun ini Pemda DIY tidak akan sendiri, karena ditemani dua pendatang baru, yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya,” kata dia.
Erwan juga memaparkan bahwa terdapat beberapa hal yang mendasari kenaikan predikat pada kedua pemda tersebut. Yang pertama, pemanfaatan data yang selalu update dan diperoleh secara real time, sehingga dapat mendukung penyusunan program-program yang akurat dan efektif.
“Yang kedua pengelolaan data-data, terkait data kinerja menggunakan teknologi digital, terutama penggunaan Artificial Intelligence (AI),” ujar dia.
Selain menggunakan AI, indikator lainnya yang diterapkan pemda tersebut adalah mengimplementasikan data driven policy sehingga memberikan dampak pada berbagai program prioritas pembangunan.
Seperti di antaranya penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi hingga berbagai indikator makro pembangunan lainnya.
“Sehingga capaian dan prestasi yang diraih tersebut tidak hanya berada di atas rata-rata regional atau wilayah provinsi ya namun juga berada di atas rata-rata nasional,” terangnya.
Erwan menambahkan bahwa Surabaya menjadi salah satu best practice di dalam implementasi SAKIP secara nasional.
Menurut dia, meski baru meraih predikat A di tahun 2022, namun Surabaya bisa melakukan fast track sehingga meraih predikat AA dalam kurun waktu dua tahun. “Jadi luar biasa untuk Kota Surabaya,” jelas dia. (*/A1)
