Bicaraindonesia.id – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya serta Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jawa Timur melalui video teleconference (vidcon) pada Kamis (14/5/2020).
Hearing tersebut membahas terkait penanganan pasien Covid-19 di Kota Surabaya. Terutama dalam menyediakan kebutuhan ruang isolasi di rumah sakit rujukan yang saat ini mengalami overload.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, mendorong Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya agar ke depan penanganan Covid-19 bisa lebih simple atau sederhana.
“Kami ingin meminta Gugus Tugas Covid-19 itu lebih memberikan skema penanganan Covid-19 yang lebih sederhana atau simple,” kata Ajeng saat dihubungi, Jum’at (15/5/2020).
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, misalnya pasien Covid-19 yang tidak memiliki gejala seperti sesak nafas atau batuk, maka lebih baik diarahkan melakukan isolasi di rumah. Tapi, mereka tetap dilakukan pemantauan oleh tim kesehatan. Hal ini untuk menghindari ruang isolasi di rumah sakit rujukan mengalami overload.
“Ketika tidak ada indikasi yang mengarah ke gejala Covid-19, maka orang tersebut lebih baik dirawat atau melakukan isolasi di rumah. Tujuannya, agar rumah sakit tidak sampai overload,” kata dia.
Namun sebenarnya, kata Ajeng, Ketua Persi Jatim, dr Dodo Anondo kemarin menyatakan, bahwa overload di rumah sakit rujukan tidak hanya disebabkan banyaknya pasien Covid-19. Tapi overload ini juga dikarenakan pasien dengan bermacam-macam penyakit komplikasi.
“Jadi overload yang ada di rumah sakit Surabaya itu tidak hanya karena pasien Covid-19,” ungkap dia.