Bicara Indonesia – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Kusnadi mendukung adanya pembelajaran tatap muka (PTM) di Jatim. Tentunya sebelum pembelajaran itu dimulai, setiap lembaga pendidikan harus mengawalinya dengan simulasi PTM dengan SOP protokol kesehatan (prokes) ketat.
“Untuk SMA-SMK itu kita sudah sepakati, tahun ajaran baru ini nanti kita akan melakukan ujicoba, dengan penataan yang sedemikian rupa. Sehingga kemudian juga prokes itu tetap terjaga,” kata Kusnadi usai kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat – Reses II Tahun 2021 di Desa Lebo, Sidoarjo, Jawa Timur, Jum’at (28/5/2021).
Meski dia mendukung dimulainya PTM, namun politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan Pemerintah Provinsi, agar memastikan kondisi masing-masing kota/kabupaten tersebut. Artinya, apabila wilayah tersebut masih dalam kategori zona merah, tentu PTM belum dapat dilaksanakan.
“Memang ada syaratnya. Bahwa jangan sampai daerah itu masih kategori (zona, red) merah, kemudian dipaksakan (PTM),” jelas dia.
Tak hanya mendukung dimulainya PTM bagi jenjang SMA dan SMK. Kusnadi juga menyatakan dukungan yang sama terhadap lembaga pendidikan jenjang SD dan SMP. Namun, dia juga mendorong masing-masing pemerintah daerah di Jatim agar memastikan pelaksanaan PTM dapat berjalan sesuai prokes.
“SD-SMP ini kan kewenangn dari kabupaten/kota masing-masing, sehingga kita dorong dengan persyaratan-persyaratan (prokes) yang ketat juga. Agar kemudian juga jangan (pembelajaran) daring terus. Kasihan juga (anak-anak),” ungkap dia.
Menurut dia, salah satu syarat lain sebelum dimulainya PTM adalah guru atau tenaga pengajar yang berada di sekolah, sudah menerima dua kali vaksin. Meski demikian, Kusnadi juga mengakui bahwa keterbatasan vial vaksin yang diterima Jatim juga menjadi kendala dimulainya PTM.
“Persoalannya bukan kita tidak memvaksin, tapi karena memang stok vaksin tidak ada.
Sedangkan semua punya hak untuk divaksin. Tapi vaksinnya baru datang sekitar 10 persen. Makanya kemudian vaksinnya bertahap,” ujarnya.
Sementara itu, ketika ditanya terkait adanya guru atau tenaga pendidik yang enggan divaksin, Kusnadi menyatakan bahwa hal mutlak harus tetap dilakukan. Baginya, meski vaksin tidak menjamin 100 persen tidak tertular Covid-19, namun upaya ini menjadi salah satu bentuk pencegahan yang penting.
“Akibat ketidakmauan dari dia (divaksin) itu maka justru akan berpotensi untuk menjangkiti anak didiknya dan orang-orang yang dia sayangi,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Oleh karenanya, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini kembali menegaskan kepada Pemprov atau Pemda di Jatim, agar memastikan setiap guru yang mengikuti PTM sudah menerima dua kali vaksin.
“Maka kemudian kalau dia (guru) tidak mau divaksin, ya harus dipaksa. Dinas harus tegas, tidak bisa tidak,” tandasnya. (A1)
