Bicaraindonesia.id – Pemerintah telah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif dan konsolidatif untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penguatan reformasi struktural. Hal ini bertujuan untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna tentang penyampaian APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota keterangannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (16/8/2021).
“Belanja negara dalam Rencana APBN (RAPBN) 2022, direncanakan sebesar Rp. 2.708,7 triliun yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dilansir dalam laman resmi setneg.go.id, Rabu (18/8/2021).
Presiden Jokowi juga menerangkan, bahwa anggaran belanja negara akan difokuskan kepada empat sektor. Yakni, kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan infrastuktur.
“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya,” terangnya.
Sedangkan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah telah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Kemudian, untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun.
Tidak hanya itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) difokuskan menjadi beberapa hal. Yakni, meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Lalu, melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah.
Kemudian, pemulihan ekonomi di daerah serta pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD. Serta, memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas.
Dalam pidatonya tersebut, Presiden juga menyampaikan, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal. Ini mengingat tahun 2023, defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen terhadap PDB.
“Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali,” pungkasnya. (A1)
