Bicaraindonesia.id, Bekasi – Percepatan integrasi data serta penguatan kanal aduan masyarakat menjadi fokus penting dalam upaya pemberantasan praktik premanisme. Selain itu, penanganan maraknya hoaks di ruang digital turut dianggap krusial karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah, saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi “Penanganan serta Pembinaan Organisasi Masyarakat terkait Aktivitas Premanisme dalam rangka Pengendalian Stabilitas Keamanan Nasional” yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025).
“Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) teridentifikasi terlibat dalam tindakan seperti intimidasi, pemerasan, penguasaan lahan ilegal, pengawalan ilegal, hingga tindakan intoleransi, yang insiden bahkan memicu gangguan keamanan publik,” ungkap Irwansyah dalam siaran persnya di Jakarta, dikutip Sabtu (22/11/2025).
Mengutip data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irwansyah menjelaskan jumlah ormas di Indonesia mencapai 636.572 organisasi, dengan penambahan hampir 40.000 ormas dalam enam bulan terakhir.
“Meskipun kebebasan berserikat dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28, pemerintah menekankan perlunya pengawasan agar aktivitas ormas tidak menyimpang dari ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2017,” tambahnya.
Ia menegaskan rapat tersebut merupakan langkah penguatan stabilitas keamanan nasional di tengah meningkatnya penyimpangan aktivitas ormas yang mengarah pada praktik premanisme.
“Intervensi ormas di sektor-sektor yang bukan kewenangannya, telah menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu iklim investasi kita,” ujarnya.
Irwansyah juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan ormas, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembenahan mekanisme pembinaan yang lebih terarah.
“Pengendalian aktivitas ormas tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ini bagian dari tugas bersama kita untuk menjaga stabilitas keamanan nasional,” tegasnya.
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari Kemendagri, Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang memaparkan terkait penanganan dan pembinaan ormas. (*/Sp/A1)
