Bicaraindonesia.id, Jakarta – Komitmen penguatan sinergi nasional dalam penanggulangan terorisme kembali ditegaskan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri yang digelar di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (22/04/2025).
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan pentingnya pelaksanaan empat agenda prioritas nasional terkait penanggulangan terorisme yang telah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2018 dan RPJMN.
“Yang pertama adalah koordinasi dan sinergi antar instrumen keamanan dan pertahanan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Kedua, penguatan kontra-radikalisasi, deradikalisasi, dan BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis,” ujar Eddy Hartono dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (23/4/2025).
Dalam paparannya, Eddy juga menekankan bahwa strategi kontra-radikalisasi harus berbasis pendekatan empiris, mengingat era pemerintahan saat ini menekankan efisiensi.
Ia menambahkan bahwa BNPT aktif membangun kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memaksimalkan upaya pencegahan aksi terorisme.
“Kami coba memadukan di dalam satgas kontra radikalisasi, misalkan di sini ada BNPT, BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis), Densus 88, kemudian ada Kemenag, Kemensos. Kegiatannya ada tiga, kontra propaganda, ideologi, dan kontra narasi. Nah, ini kami sinkronisasi, jangan sampai sama target operasinya,” ungkapnya.
Ia juga menggarisbawahi dua Program Prioritas Nasional yang saat ini menjadi fokus BNPT, yaitu Kesiapsiagaan Nasional dan Deradikalisasi Luar Lapas.
“Kemudian ada dua program prioritas nasional yaitu tentang Kesiapsiagaan Nasional dan Deradikalisasi Luar Lapas. Kami sampaikan ke Bappenas program prioritas ini penting kami lakukan karena ini dari hulunya. Kemudian, kepada mantan-mantan narapidana kita sebut Mitra Deradikalisasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Densus 88 AT Polri, Irjen. Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., menyatakan bahwa forum Rakernis bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, melainkan bagian dari respons terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks dan multidimensional.
“Ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen institusional dalam merespon dinamika ancaman kontemporer yang kian kompleks dan multidimensial,” katanya.
Irjen Sentot menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan dan integrasi operasional dalam rangka memperkuat efektivitas penanggulangan terorisme secara menyeluruh.
“Saya ingin mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum ini sebagai ruang kontemplasi dan inovasi strategis, melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang strategis,” tegasnya. ***
Editorial: A1
Source: BNPT RI
