Bicaraindonesia.id, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), memiliki peran penting dan strategis sebagai wadah perekat serta pemersatu bangsa.
Demikian disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korpri di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 29 November 2023.
“Momentum HUT Korpri ke-52 ini, marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Gubernur Khofifah dalam amanahnya, seperti dikutip melalui laman resmi Kominfo Jatim, pada Rabu, 29 November 2023.
Oleh karena itu, Gubernur meminta Korpri selalu berperan dalam meningkatkan kinerja dengan berkolaborasi dan bersinergi. Juga menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan.
Selain itu, ia juga meminta seluruh ASN agar menjaga netralitas dalam menyambut tahun politik 2024. Sebab, kata dia, tahun politik selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan Korpri.
“Ini proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama,” ujar Gubernur Khofifah.
Karena itu, ia meminta agar seluruh ASN dapat menjaga netralitas serta tetap tegak lurus untuk tetap berada di posisi netral. Termasuk pula, tegak lurus dengan negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Untuk itu, kembali saya ingin mengingatkan kita semua tentang netralitas dimaksud. Karena orientasi Korpri tidak pernah berubah yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga keutuhan NKRI,” pesan dia.
Di samping itu, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga meminta agar seluruh pengurus Korpri membentengi anggota dari tindakan intoleransi dan radikalisme. Juga menjaga anggotanya agar tegak kepada negara, Pancasila, UUD 1945.
“Teruslah memberi yang terbaik berikhtiar memberikan inovasi kreativitas terupdate dalam pembangunan bangsa,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Korpri Jatim, Adhy Karyono menegaskan, akan menjunjung tinggi netralitas saat pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.
“ASN harus menjadi sebagai birokrat dan administrator yang betul-betul netral tidak berpihak, tapi semua mendukung jalannya kesuksesan pesta demokrasi nanti,” kata Adhy.
Adhy menjelaskan, pihaknya telah memiliki tim pengawas di masing-masing satuan kerja untuk mengontrol ASN agar bekerja sesuai kode etik yang ada. Apabila ketahuan tidak netral atau bahkan bergaya dengan tanda-tanda politik, maka akan ada sanksi.
“Sosialisasi sudah kami lakukan, kalau masih ada akan kami ingatkan. Lalu, kami ikuti aturan disiplin pegawai pasti ada sanksi mulai ringan hingga berat,” pungkasnya. ***
Editorial: C1
Source: Kominfo Jatim
