Kairo, BicaraIndonesia.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan sejumlah langkah strategis penanganan masalah sosial dalam forum Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo, Mesir, Senin (6/6/2023).
Dalam kesempatan yang dihadiri delegasi dari 40 negara itu, Mensos Risma memaparkan secara lengkap kebijakan dan program Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai masalah sosial.
Mensos Risma menjelaskan, untuk meningkatkan penanganan kemiskinan, pemerintah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan pengambilan data lebih terperinci tentang profil Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Hingga saat ini, setidaknya 100 juta penerima manfaat terdaftar dalam DTKS, dengan 1.040 juta penyandang disabilitas. DTKS menjadi acuan pelaksanaan program jaminan kesehatan gratis (PBI-JKN), membebaskan lebih dari 8.000 orang dari pasung,” kata Mensos Risma dalam konferensi dengan topik “Social Justice and Social Security”.
DTKS juga menjadi penopang penyelenggaraan program perlindungan dan sistem jaminan sosial untuk keluarga miskin, yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
“Tahun 2022, kami telah menjangkau hampir 10.000.000 KPM PKH dan 18.800.000 penerima manfaat Sembako,” katanya.
Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah juga menyelenggarakan program perlindungan sosial selama pandemic. Bersama PT Pos Indonesia sebagai penyalur, kelompok masyarakat terdampak pandemi menerima bantuan berupa BLT BBM dan BLT minyak goreng.
Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok miskin, Kemensos membantu dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program ini memberikan bantuan usaha dan peningkatan kapasitas kewirausahaan.
“Tahun lalu, program ini mencapai dan meningkatkan taraf hidup 10.000 keluarga di seluruh Indonesia,” katanya.
Untuk mendorong pendapat kelompok marjinal, pemerintah telah membangun dua rumah susun 5 lantai dan akan memperbanyak sedikitnya 14 rusunawa lagi di 8 lokasi di seluruh Indonesia.
“Lantai dasar di rusunawa ini diprioritaskan untuk lansia atau penyandang disabilitas. Untuk sewa 1 unitnya mulai dari Rp10.000 per bulan atau hanya sekitar $0,7 per bulan,” kata Mensos Risma.
Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga menjadi perhatian penting. Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, Kemensos mendirikan galeri Sentra Kreasi Atensi (SKA).
Kemensos telah melakukan langkah nyata untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan dengan membagikan tongkat penuntun adaptif dengan fitur-fitur inovatif seperti sensor panas, banjir atau air mengalir dan detektor bahan kimia berbahaya, dan GPS.
Pemerintah melaksanakan operasi katarak besar-besaran dilakukan di seluruh negeri, termasuk kepada anak-anak. “Sekali jalan, setidaknya 300 anak diperiksa, dan dirawat, dan bila memang dinyatakan katarak maka langsung dioperasi,” katanya.
Dengan kampanye secara sistematis, pemerintah mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas, kami meluncurkan program Indonesia Mendengar, Indonesia Melihat, dan Indonesia Melangkah.
Sebagai negara yang berada di sekitar mega-thrust dan ring of fire terbesar di dunia, pemerintah Indonesia memastikan terus meningkatkan ketahanan penyandang disabilitas menghadapi ancaman bencana.
“Di daerah bencana, kami membangun pusat pengungsian besar-besaran untuk mendukung dan memastikan semua kelompok mendapatkan perlindungan,” katanya.
Untuk menghadapi kemungkinan bencana yang begitu besar, Kemensos menyediakan bufferstock di lumbung sosial. Saat ini ada 484 titik logistik (lumbung sosial) di 544 kecamatan di 145 kabupaten/kota, 29 provinsi.
“Bantuan menjadi lebih dekat dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Lumbung sosial diisi stok beras, makanan instan siap saji, kotak obat P3K, selimut, kasur, tenda, pakaian dewasa, popok bayi, generator listrik, dan perahu karet.
Kemensos juga menerjunkan 39.000 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) termasuk difagana, dan pendamping sosial lainnya dilatih untuk dapat merespon cepat. “Kami juga punya Kampung Siaga Bencana tersebar di 936 lokasi di 34 provinsi,” pungkasnya. ***
Editorial: A1
Source: Humas Kemensos
