Bicaraindonesia.id, Surabaya – Belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia.
Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per tanggal 25 November 2022 telah mencapai Rp1,2 triliun. Sedangkan belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun.
Data tersebut diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022.
“Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/11/2022).
“Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, untuk menstimulan ekonomi rakyat, karena ini semua kan uang dari rakyat,” imbuhnya.
Eri lantas membeberkan sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan PDN. Di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.
“Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi,” bebernya.
Tak hanya itu, Eri juga menyebuykan, jika Pemkot Surabaya juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. Pemkot memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.
“Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru. Sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru,” jelas dia.
Selain itu, Eri juga memastikan, APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri. “Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot,” tegasnya.
Bahkan, pada 2023, Eri mengungkapkan bahwa APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp3 triliun untuk sektor UMKM. “Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok, bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya,” ujarnya.
Selain melalui instrumen belanja APBD, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan Rumah Padat Karya yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang menganggur digunakan Rumah Padat Karya untuk memberdayakan MBR
Seperti misalnya, untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR. (*/A1)
