Bicaraindonesia.id, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) tidak ragu untuk merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/09/2022).
“Jangan sampai ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, sudah ada SE [Surat Edaran] Mendagri-nya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK untuk hal-hal ini, karena sekarang kita sangat membutuhkan,” kata Presiden Jokowi, seperti dikutip pada Sabtu (1/10/2022).
Sebelumnya, Presiden telah meminta Pemda untuk mengalokasikan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk digunakan dalam meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah. Dana ini beserta dana tidak terduga dapat digunakan antara lain untuk subsidi transportasi, utamanya untuk pengiriman produk pangan, hingga bantuan sosial.
“Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya di mana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumatra Selatan harga telur naik misalnya, sudah ambil saja telur dari Bogor. Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota,” ujarnya.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.
“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, jika di negara lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Presiden sendiri merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan beriringan dan rukun.
“Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengungkapkan, sesuai arahan Presiden, pihaknya memiliki tiga skenario untuk mengontrol inflasi. Ketiga skenario tersebut adalah operasi pasar serta subsidi transportasi dan subsidi harga.
“Hanya memang ini mesti kita kontrol agar kalau transportasinya disubsidi, harapan kita harganya juga akan turun. Jangan sampai kemudian transportasi subsidinya diberikan, sampai ke pasar harganya masih tetap saja. Ini mesti dilakukan dengan kontrol-kontrol,” kata Ganjar.
Terkait subsidi harga, Ganjar menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha dalam hal tersebut. “Terakhir ini kita ajak CSR untuk membantu, BUMD untuk membantu,” tandas Ganjar. ***
Editorial: A1
Source: Setkab
