Bicaraindonesia.id, Surabaya – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana geologi.
Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2026 yang digelar di Komando Daerah Angkatan Laut V (Kodaeral V), Jumat (30/1/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan posisi Surabaya sebagai kota metropolitan membuatnya menghadapi risiko kebencanaan yang berlapis. Selain ancaman rob dan angin kencang, Surabaya juga berada di jalur sesar aktif yang berpotensi memicu gempa bumi.
“Apel gelar pasukan ini bukan sekadar prosedur, tapi komitmen moral kita untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada warga. Kami bersama TNI dan Polri siap menjaga wilayah Surabaya,” tegas Eri.
Usai apel, Eri bersama Forkopimda melakukan pengecekan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Pemkot Surabaya menyiagakan 97 unit kendaraan pemadam kebakaran, termasuk 30 unit yang memiliki kemampuan khusus untuk menyedot genangan air.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyiapkan dua unit robot pemadam kebakaran. Alat khusus ini digunakan untuk menangani medan berbahaya dan bangunan dengan risiko paparan bahan kimia. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan ancaman terhadap keselamatan personel.
“Kami juga menyiagakan satu unit mobil pemadam hamsat, mobil pemadam sistem Dismounted Assured Positioning, Navigation, and Timing System (DAPS), hingga armada berkapasitas besar 5.000 liter,” sebutnya.
“Seluruh personel dan armada saling terintegrasi dan terhubung dengan Command Center 112 dan Posko Terpadu siaga 24 jam,” tambahnya.
Selain dukungan armada, Eri mengapresiasi keterlibatan TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang menyiapkan mobil medical check-up dan fasilitas kesehatan lengkap. Fasilitas tersebut melengkapi armada pemadam kebakaran Pemkot Surabaya yang telah dilengkapi fitur hyperbaric untuk bantuan oksigen darurat.
Terkait keberadaan jalur sesar aktif di sejumlah wilayah kota, Eri meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan perangkat daerah terkait untuk kembali mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hingga ke tingkat perkampungan.
Langkah ini ditujukan agar pemahaman dan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak berhenti di level pemerintah, tetapi menjadi pengetahuan dasar masyarakat hingga tingkat RT dan RW.
“Kita sudah petakan. Perkampungan yang dilewati sesar sudah diberi sosialisasi, kalau ada gempa harus lari ke mana, pengamanannya seperti apa. Kami akan masifkan lagi agar kesiapsiagaan ini menjadi budaya masyarakat,” tandasnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan