Bicaraindonesia.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menggelar rapat koordinasi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra.
Pertemuan ini membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra.
Rapat tersebut menitikberatkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi warga hingga distribusi bantuan dan pemulihan layanan dasar.
Menko Polkam menegaskan sinergi pemerintah menjadi kunci agar proses penanganan di lapangan berjalan lebih terarah dan efektif.
“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Dalam rapat itu, Menko Djamari juga menekankan peran sentral Polri, TNI, dan BIN dalam mendukung penanganan bencana, baik dari sisi kemanusiaan, keamanan, hingga stabilitas nasional.
Ia meminta kerja sama seluruh jajaran terus diperkuat agar dinamika lapangan dapat direspons secara efektif.
“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.
Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan antarinstansi berjalan berkesinambungan di tingkat pusat dan daerah agar respons pemerintah terhadap bencana lebih cepat dan terukur.
Menko Polkam juga menegaskan stabilitas keamanan menjadi syarat utama agar pemulihan wilayah terdampak bencana dapat berjalan optimal.
Ia meminta masyarakat tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai sesuai ketentuan hukum. Ia juga mengimbau agar publik tidak mudah terprovokasi, baik secara langsung maupun di ruang digital.
Selain penanganan bencana, rapat turut membahas kesiapan pengamanan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Antisipasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun. (*/Pr/A1)
